jpnn.com - MUKOMUKO – Seorang tenaga honorer dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, gagal menjadi PPPK meski sudah masuk usulan pemberkasan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Satu honorer di Pemkab Mukomuko yang dicoret oleh BKN dipastikan tidak akan mendapatkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Ternyata Perincian Formasi Belum Beres, Ini Datanya
Dari 225 honorer yang lulus PPPK 2023, Pemkab Mukomuko hanya akan menerbitkan sebanyak 224 SK PPPK.
"Saat ini SK tersebut dalam proses cetak, dan diperkirakan selesai sebelum tanggal 7 Mei 2024," kata Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pendidikan ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan, Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Niko Hafri di Mukomuko, Sabtu (3/5).
BACA JUGA: Menteri Anas Umumkan Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Penting!
Badan Kepegawaian, Pendidikan, Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko sebelumnya berkoordinasi dengan BKN terkait hasil verifikasi data sebanyak 225 orang honorer yang lulus seleksi PPPK 2023.
Dari hasil verifikasi data oleh BKN, ada satu peserta yang dibatalkan kelulusannya.
BACA JUGA: Jumlah ASN di IKN Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS, Ini Datanya, Jauh Banget
Alasannya jelas, yakni ditemukan ketidaksesuaian formasi bidan ahli pertama dengan kualifikasi pelamar yaitu bidan pendidik.
Selain satu peserta seleksi PPPK tersebut yang dibatalkan kelulusannya oleh BKN, sebelumnya Pemkab Mukomuko juga membatalkan satu peserta tes PPPK karena pelamar tidak memenuhi syarat sebab masa kerjanya pernah terputus.
Terkait dengan pembagian ratusan SK PPPK 2023, BKPSDM Mukomuko masih menunggu petunjuk bupati.
Namun, kemungkinan pembagian SK PPPK pada 7 Mei 2024.
Dijelaskan bahwa pada seleksi PPPK 2023, Pemkab Mukomuko mengajukan sebanyak 249 formasi.
Namun, yang terisi sebanyak 225 formasi sehingga 24 formasi PPPK 2023 di daerah tersebut kosong karena tidak ada yang melamar dan ada satu honorer yang lulus seleksi PPPK yang mengundurkan diri.
Formasi PPPK yang tidak ada pelamar, yakni formasi PPPK untuk kalangan penyandang disabilitas. Terbanyak formasi tanpa pelamar yakni tenaga kesehatan seperti dokter umum.
"Kalau guru ada dua formasi guru seni budaya yang tidak terisi, kemudian formasi teknik ada lima formasi untuk penyandang disabilitas," ujarnya. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu