jpnn.com, SEMARANG - Upaya pemerintah Jawa Tengah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengebut tes PCR massal terkendala.
Sejumlah laboratorium PCR yang ada di Jateng mengeluhkan ketersediaan barang habis pakai.
BACA JUGA: Mengeluh soal Kerumunan Massa di Pendaftaran Cakada di KPU, Ganjar: Tolonglah...
Persoalan-persoalan itu dibahas serius oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat rapat percepatan penanganan COVID-19 di gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng, Senin (7/9).
Ganjar mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan menggandeng pihak swasta untuk mendorong target 5.000 tes PCR dalam sehari.
"Tadi ketemu masalahnya, kenapa tes PCR sulit didorong. Ternyata, ada beberapa problem di laboratorium. Kebanyakan mengeluhkan barang habis pakai, seperti reagen dan sebagainya yang ternyata belum tercover penuh. Ini butuh dicover, kalau tidak, mereka akan lambat kerjanya," kata Ganjar usai memimpin rapat.
Akan tetapi, pemerintah lanjut Ganjar cukup kesulitan memenuhi kebutuhan itu. Maka, dia membuka ruang adanya kerja sama dengan laboratorium swasta guna percepatan proses pengetesan massal.
BACA JUGA: Ganjar tak Ingin Warga Jateng Naik Angkot Jelek dan Tak Terawat, Lihat yang Dilakukannya
"Kalau memang lab pemerintah tidak mampu, ya ajak swasta saja. Kalau sama-sama satu pemeriksaan swab nominalnya Rp1 juta atau Rp1,5 juta, ya sudah kasih swasta saja biar mengerjakan. Kalau kita memang sulit mendapatkan reagen dan barang habis pakai lain, ya kasih swasta saja. Nanti sistemnya reimburse," jelasnya.
Menurutnya, dengan pola selama ini, pemerintah akan sulit mengejar target percepatan pengecekan spesimen.
Padahal, kecepatan pengecekan itu akan berdampak pada berbagai hal, termasuk penanganan pasien COVID-19 dan manajemen rumah sakit.
"Selama ini, Dinkes kami mengadakan sendiri repot, tidak ada barangnya. Kalau tetap seperti ini, nanti ndak selesai-selesai," ucapnya.
Dengan menggandeng laboratorium swasta, maka percepatan itu bisa dilakukan. Misalnya untuk seluruh komponen pengecekan dibutuhkan anggaran Rp1-1,5 juta, maka pemerintah bisa membayar untuk kepentingan itu.
"Kita ndak usah repot kulakan, tinggal bayar. Fair. Itu bisa didorong achievement-nya, jadi mereka bisa kami kejar untuk pemenuhan target," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menerangkan, selain bahan habis pakai, sejumlah laboratorium PCR di Jateng juga kekurangan tenaga. Pihaknya sudah berupaya melakukan penambahan, tapi tetap saja belum mencukupi.
"Sehingga, itu menjadi problem laboratorium untuk melaksanakan tugas pengecekan sesuai target yang ditetapkan," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia