jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengungkapkan, dalam daftar bakal calon wakil presiden (cawapres) dari partainya ada nama Muhaimin Iskandar. Hanya saja, nama ketua umum PKB itu masih dalam daftar panjang atau long list.
Menurut Hendrawan, ada dua pengelompokan nama yang masuk dalam daftar bakal cawapres dari PDIP. Yakni daftar pendek atau short list dan long list.
BACA JUGA: Tegas dan Cerdas, Tito Karnavian Layak Dampingi Jokowi
Menurut Hendrawan, nama bakal cawapres yang masuk short list berarti sudah dibahas oleh PDIP bersama mitra koalisinya sesama pengusung Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan Cak Imin -panggilan beken Muhaimin- belum masuh short list karena memang belum dibahas.
“Pasti masuk long list. Kalau short list itu dalam komunikasi antarparpol. Kenapa masih di long list, karena partai-partai politik pada menyodorkan ketua umumnya sendiri-sendiri,” kata Hendrawan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4).
BACA JUGA: Fahri Pengin Prabowo Beber Prediksi RI Bubar di Debat Capres
Hendrawan menambahkan, para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang akan mengusung Joko Widodo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah menjalin komunikasi. Mereka telah membicarakan para figur bakal cawapres.
“Yang bicara kan hanya ketua umum dan sekjen, membicarakan nama itu. Maaf tidak bisa terbuka-terbuka begitu,” tambahnya.
BACA JUGA: Ogah Jadi Cawapres, Pak Tito Hubungi Prof Mahfud
Hanya saja Hendrawan justru menyebut PKB ataupun Cak Imin kurang percaya diri. Sebab, PKB yang gencar mengampanyekan Cak Imin sebagai bakal cawapres tak kunjung mendeklarasikan Jokowi sebahai capres.
“Mereka mengusung tapi tidak pede (percaya diri, red), namanya main-main,” ungkapnya.
Hendrawan menduga manuver politik yang dilakukan PKB dan Cak Imin punya dua tujuan. Pertama adalah membangun market positioning.
“Jadi, ingin memosisikan apa yang dibuat partainya baik itu program, sosok, dan seterusnya di benak pemilih,” katanya.
Yang kedua, kata Hendrawan, PKB dan Cak Imin berupaya membangun posisi tawar. Sebab, partai pendukung Jokowi tentu menginginkan posisi sebanyak mungkin dalam kabinet era 2019-2024.
“Kkalau saya bukan wapres apa? Minta menko (menteri koordinator) satu, menteri tiga misalnya. Kan politik begitu,” tutur Hendrawan mencontohkan.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PKB Minta Gubernur BI Tak Ikuti Resep IMF
Redaktur & Reporter : Boy