jpnn.com, JAKARTA - Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi hadir di acara Ikrar Pemenangan Kepala Daerah PKS di Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (4/1).
Edy hadir dengan kemeja dan jas putih dan ada pin PKS di dada sebelah kiri. Saat ini pengunduran diri Edy sebagai anggota TNI masih berproses.
BACA JUGA: Edy Rahmayadi: Djarot Hebat, Kami Lebih Hebat
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid tidak mempersoalkan pakaian yang dikenakan Edy. Dia menegaskan, Edy hadir bukan dalam kapasitas sebagai Panglima Kostrad.
"Ya beliau tidak hadir sebagai Pangkostrad ya, beliau hadir sebagai calon gubernur yang diusung oleh PKS bersama Gerindra dan PAN," kata Hidayat, Kamis (4/1) di gedung DPR, Jakarta.
BACA JUGA: Pendamping Djarot Masih Rahasia, Tunggu 7 Januari Saja
Dia mengatakan, Edy hadir bersama dengan 116 calon gubernur, bupati, wali kota yang diundang DPP PKS dalam rangka konsolidasi persiapan pemenangan dan menerima arahan pemaparan tentang platform partai. "Jadi, beliau tidak hadir sebagai Pangkostrad," tegasnya.
Dia mengatakan, Edy memang masih aktif dan belum pensiun sebagai TNI. Namun, kata Hidayat, Edy juga belum secara formal didaftarkan sebagai cagub Sumatera Utara.
BACA JUGA: Usung Djarot di Pilgub Sumut, Mega Sempat Pusing dan Galau
"Tapi yang jelas beliau tidak hadir sebagai Pangkostrad, beliau mungkin juga sudah izin hari ini untuk hadir di acara PKS. Dan itu adalah acara sipil dan bukan acara militer," paparnya.
Soal apakah Edy akan jadi PKS atau tidak itu diserahkan kepada jenderal bintang tiga tersebut.
Menurut dia, pada akhirnya setelah pensiun atau mundur dari TNI, maka sebagai warga negara berhak menjadi atau tidak sebagai kader parpol.
Selama ini PKS tidak mengharuskan sosok yang diusung menjadi kader. Dia mencontohkan, seperti Anies Baswedan yang diusung sebagai gubernur DKI Jakarta. "Pak Anies tidak serta merta menjadi kader PKS," katanya.
Wakil ketua MPR itu menambahkan, hal itu pun bisa saja terjadi kepada Edy maupun juga calon-calon lain yang diusung PKS.
"Tapi kalau beliau mau jadi kader PKS juga partai tidak dilarang menerima WNI jadi kadernya," katanya.
Sebab, lanjut Hidayat, setiap partai harus menerima kalau ada orang yang mau jadi kader partai tersebut. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati: Mudah-mudahan Rakyat Sumut Menerima Pak Djarot
Redaktur & Reporter : Boy