jpnn.com - JAKARTA- Manajemen Adaro Energy (ADRO) mengklaim moratorium lahan tambang tidak akan memengaruhi performa perseroan. Sebaliknya, kebijakan itu jusru mendorong pelaku usaha mempraktikkan pertambangan secara baik (Good Mining Practice).
Apalagi, saat ini tidak sedikit perusahaan tambang belum punya sertifikasi Clean and Clear (CnC). Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir menjelaskan, CnC salah satu syarat eksportir terdaftar.
BACA JUGA: Penjualan Emas Perhiasan Melesat Tajam
”Kami harap tak ada lagi perusahaan tambang tidak bayar royalti. Ini penting supaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) membaik dibanding tahun lalu,” tegas Boy Thohir, sapaan akrabnya, Senin (18/4) kemarin.
Proyeksi PNBP mineral dan batubara (minerba) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini sejumlah Rp 41,59 triliun. Jumlah itu meningkat banding edisi sama 2015 di kisaran Rp 29,63 triliun.
BACA JUGA: Yuk, Berinvestasi di Hunian Vertikal
Pelaksanaan moratorium itu memberi kesempatan bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk menilai cadangan batubara. ”Moratorium batu bara cukup positif di masa-masa sulit seperti ini,” imbuhnya. (far)
BACA JUGA: Pungutan Dana Sawit Mencapai Rp 2,8 Triliun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Dari Pasar Modal Tembus Rp 6 Ribu Triliun
Redaktur : Tim Redaksi