jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengakui bahwa anggaran pertahanan Indonesia memang masih kecil bila dibandingkan negara lain. Hanya saja, calon presiden (capres) petahana itu mengungkapkan bahwa berdasar informasi dari intelijen strategis tidak akan ada invasi dari negara lain ke Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.
"Dapat dikatakan tidak ada dalam kurun 20 tahun, tetapi yang perlu dicermati justru keamanan dalam negeri berkaitan dengan konflik," kata Jokowi dalam debat kandidat Pilpres 2019 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Sabtu (30/3).
BACA JUGA: Prabowo Pertanyakan Anggapan Kondisi Hankam Sudah Memadai, Begini Jawaban Pak Jokowi
Jokowi dalam debat bertema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan luar negeri itu menegaskan, konflik di dalam negeri tidak bisa dianggap remeh. Sebab, ada potensi kekuatan luar memanfaatkan konflik di dalam negeri.
"Karena perang teknologi, elektronik yang dilakukan dari luar untuk masuk ke dalam," ujarnya.
BACA JUGA: Rasa Puas Mbak Titiek Usai Lihat Prabowo Ladeni Jokowi di Debat Capres
Jokowi juga menyinggung pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI dalam rangka pengusasaan teknologi persenjataan dan siber demi menjaga pertahanan negara. "Kuncinya di sini," tegasnya.
Capres 02 Prabowo Subianto yang memperoleh kesempatan untuk menanggapi paparan Jokowi langsung menyodorkan pandangannya. Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, dirinya saat berpangkat letnan dua pada 1974 juga mendapat pengarahan dari para jenderal petinggi TNI -waktu itu masih bernama ABRI- yang berpendapat Indonesia tidak akan terlibat perang dalam 20 tahun ke depan.
BACA JUGA: Prabowo Anggap Pertahanan RI Lemah, Ini Peringkat TNI di Daftar Dunia
Faktanya, Indonesia pada 1975 justru terlibat perang di Timor Timur. ”Saya berpangkat letda berangkat ke Timtim," katanya.
Baca juga:
Prabowo: Pertahanan Indonesia Lemah, Kok Kalian Tertawa
Prabowo Anggap Pertahanan RI Lemah, Ini Peringkat TNI di Daftar Dunia
Karena itu Prabowo mempertanyakan berbagai masukan soal informasi pertahanan kepada Presiden Jokowi. Mantan Pangkostrad itu menduga pihak yang memberikan briefing ke Presiden Jokowi hanya melaporkan hal yang bersifat asal bapak senang atau ABS.
“Aduh, aduh, aduh, siapa yang beri briefing itu, pak? Tidak boleh dalam pertahanan keamanan anggap tidak akan ada perang," katanya.
Prabowo menegaskan, jika Indonesia percaya dengan perdamaian maka harus siap berperang. Lebih-lebih, katanya, Indonesia negeri yang kaya sehingga banyak negara lain mengincarnya.
"Bagaimana kok ada briefing ke presiden 20 tahun tidak ada invasi? Itu tidak benar, tidak benar itu pak," ujarnya.
Karena itu jika Prabowo kelak jadi presiden akan mencopot penasihat yang memberikan laporan ke presiden bersifat ABS. "Kok berani laporan ke panglima tertinggi seperti itu. Ini bukan salah bapak, tetapi perlu bapak cek kembali briefing ke bapak itu," paparnya.
Jokowi lantas merespons pernyataan Prabowo. Presiden Ketujuh RI itu langsung berkelit dengan pendapatnya.
"Itu yang ingin saya garis bawahi. Bukan tidak, tetapi diperkirakan intelijen strategis. Memperkirakan bisa betul, tetapi bisa juga keliru," jelasnya.
Karena itu Jokowi menegaskan, ke depan penguasaan teknologi persenjataan dan siber sangat-sangat diperlukan dalam pertahanan. "Oleh sebab itu saya sampaikan, pemasangan radar udara kita di 19 titik sudah dilakukan, pemasangan radar maritim kita 11 titik dilakukan dalam rangka jaga kedaultan negara kita Indonesia," kata Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, semua kalangan pasti setuju dengan kenaikan anggaran pertahanan. Hanya saja, kata dia, harus ada skala prioritas.
"Sekarang mungkin kami sudah kerjakan di prioritas infrastruktur. Lima tahun ke depan kita pengembangan sumber daya manusia," pungkasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seru, Debat Jokowi dan Prabowo Soal Hubungan Internasional
Redaktur & Reporter : Boy