jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengaku tak peduli dengan riuh protes dari kubu Aburizal Bakrie yang tak setuju dengan perombakan fraksi partai berlambang beringin hitam itu di DPR RI. Agung menegaskan, perombakan itu dilakukan lantaran DPP Golkar yang dipimpinnya mendapat surat keputusan pengesahan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Agung mengatakan, kubu Aburizal yang kini menguasai FPG DPR harusnya menaati keputusan DPP Golkar yang punya keabsahan. Agung secara khusus menyebut Sekretaris FPG, Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang belakangan kencang menolak perombakan itu.
BACA JUGA: Bamsoet Pastikan Golkar Siap Tusuk-Tusukan Lawan Pemerintah
"Itu kan keputusan mahkamah partai. Saya kira Pak Bambang juga paham undang-undang (UU Partai Politik, red), paham aturan. Keputusan mahkamah partai soal kepengurusan adalah final dan mengikat. Pertama dan terakhir," tegas Agung di Jakarta, Senin (23/3).
Mantan menteri koordinator kesejahteraan rakyat itu menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke pimpinan DPR perihal perombakan FPG di Senayan. Agung memilih Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ketua fraksi menggantikan Ade Komaruddin.
BACA JUGA: Hasto Tegaskan Desoekarnoisasi ke PDIP Bakal Mental
Sementara untuk alat kelengkapan dewan (AKD), kata Agung, dirinya belum melakukan perombakan karena masih memerlukan sejumlah perbaikan dokumen. Menurut Agung, nantinya perombakan AKD akan diatur oleh fraksi.
Sedangkan untuk persoalan kepengurusan, Agung memastikan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa mengubahnya karena telah kepemimpinannya di Golkar sudah disahkan oleh pemerintah.
BACA JUGA: Agung Laksono Yakini Ical Cs Bakal Legowo
"Untuk perselisihan kepengurusan tidak ada upaya hukum. Tapi kalau soal pemecatan, soal tindakan tidak adil, soal PAW (pergantian antar-waktu, red) itu bisa. Sebab kalau perselisihan kepengurusan itu tidak boleh mengganggu. Jangan sampai stagnan ini partai," tandas Agung.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Kirim Surat soal Calon Kapolri, Ini Saran Bamsoet untuk DPR
Redaktur : Tim Redaksi