BACA JUGA: Abdul Hadi Djamal Beber Peran Anggito
Kesepakatan itu, menurut Agung, dicapai setelah dirinya, melakukan pertemuan informal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf kalla di Istana negaraBACA JUGA: Poros Wiranto Kawal DPT
''Tadi, setelah pelantikan hakim konstitusi, kami melakukan pembicaraan informal dengan Presiden SBY, wakil Presiden JK dan Ketua MK MahfudAgung menjelaskan, setiap perhelatan besar seperti Pemilu pasti akan menghadapi berbagai masalah
BACA JUGA: Ketua MA Keluarkan Fatwa Terpidana Mati
Meski begitu, Agung tidak sepakat jika persoalan itu kemudian dijadikan dasar untuk menunda pemilu. ''Karena, dengan menunda pemilu justru akan menimbulkan persoalan yang lebih besar lagi,'' Agung menandaskanMenurut Agung, menunda pemilu justru akan menimbulkan persoalan yang lebih besar''Karena dengan menunda pemilu, dapat merusak sistem yang sudah adaKarena itu, kalau terjadi persoalan, sebaiknya kita selesaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan agend nasional,'' ujar AgungUntuk mengatasi isu DPT Fiktif yang memunculkan sejumlah keraguan di kalangan masyarakat Parpol, pemerintah tidak perlu menggelar rapat konsultasi khusus dengan lembaga-lembaga negara lainnya''Selain pertemuan formal sulit dilakukan karena masa kampanye, pertemuan formal seperti itu memang belum mendesak.''
Untuk menuntaskan kontroversi terkait masalah DPT, Agung mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka daftar tersebut kepada masyarakat agar tudingan tentang pemilih fiktif dapat diklarifikasi" Kalau menurut keterangan dari KPU yang saya dengar selama ini tidak ada DPT fikitif seperti yang digembar-gemborkan itu," katanya(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suryadharma Makin Percaya Diri Tinggalkan SBY
Redaktur : Tim Redaksi