jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad M Ali menilai pembangunan baru di Sulawesi Tengah alias Sulteng memerlukan visi yang mempertimbangkan risiko kebencanaan berbasis kawasan.
“Provinsi Sulteng harus dibangun dengan sebuah visi baru yang mempertimbangkan risiko bencana serta pendekatan pembangunan yang berbasis kawasan," ujar Ahmad Ali dalam siaran persnya, Jumat (1/2).
BACA JUGA: Menko Puan Bahas Penanganan Dampak Bencana NTB dan Sulteng
Ahmad Ali yang juga putra Sulteng itu menjelaskan informasi yang sudah beredar luas, baik itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah maupun statistik kebencanaan yang dikumpulkan para ahli pascabencana menunjukkan suatu keharusan untuk mengubah visi pembangunan di Sulteng.
Dia mengatakan perlu cara pandang baru, dan tentu belajar untuk mengintegrasikan misi yang diemban dalam upaya pembangunan dengan risiko-risiko yang harus dihitung berdasarkan kondisi kerawanan bencana.
BACA JUGA: Prajurit Korps Marinir Kogasgabpad Sulteng Kembali ke Markas
"Harus ada perspektif baru dalam aglomerasi, perhitungan pemanfaatan zonasi ruang yang berbeda, dari kacamata sebelumnya," kata anak buah Surya Paloh di Partai NasDem, itu.
Ahmad Ali menguraikan, Sulteng juga perlu kebijakan politik perencanaan daerah 25 tahun ke depan, yakni peta jalan 2020 menuju 2045, untuk menetapkan kawasan dalam desain tata ruang baru.
BACA JUGA: TNI Mendirikan Sarana Ibadah di Pengungsian Petobo Kota Palu
Dia mencontohkan untuk wilayah lembah Palu perlu dibangun sebagai pusat studi nasional penanggulangan bencana. Menurut dia, nantinya ini menjadi tempat ilmuan dari berbagai penjuru dunia datang belajar tentang bencana geologis untuk pemanfaatan mitigasi secara nasional.
Di samping itu, lanjut Ahmad Ali, wilayah ini juga dipandang perlu menetapkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif yang padu dengan tujuan pengurangan risiko bencana untuk kawasan timur.
Sementara visi ketiga pembangunan yang harus dijalankan adalah menetapkan kawasan potensial untuk dijadikan sebagai pusat wisata sekaligus sasaran pemanfaatan ruang berbasis industri wisata.
"Kita harus belajar dan melatih semua stakeholder dalam menyusun rencana pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dalam skema, rakyat, investasi dan pemerintah," paparnya.
Sebelumnya, Pemprov Sulteng membeberkan tahap pembangunan Palu dan sekitarnya baru bisa dimulai awal 2019.
Pembangunan ditargetkan berjalan dua tahun dengan total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 18 triliun. Dana pembangunan berasal dari pemerintah pusat, pinjaman, dan pihak ketiga berupa sumbangan.
Sementara terkait potensi kerawanan bencana alam, pascagempa bumi disertai tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan penelitian di di sana.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pada Oktober 2018 lalu memaparkan, hasil penelitian menggambarkan tingkat guncangan jika kena gempa bumi di Palu bisa dibedakan menjadi tiga zona yaitu hijau dan hijau tua, kuning hingga cokelat dan merah muda muda.
Zona hijau dan hijau muda merupakan kerentanan rendah dengan angka kurang dari 5. Zona kuning hingga kecokelatan merupakan gambaran kerentanan menengah dengan angka 5 hingga 15. Sedangkan Zona merah hingga merah muda sebagai daerah memiliki kerentanan tinggi dengan angka lebih dari 15.
Adapun yang termasuk dalam zona kuning, cokelat, hingga merah berada di wilayah pantai dan sekitar teluk.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Bertugas di Palu, 100 Prajurit TNI Menuju ke Balikpapan
Redaktur & Reporter : Boy