jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons wacana soal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali dipopulerkan untuk maju di Pilgub Jakarta bersaing melawan Anies Baswedan.
Said menilai isu tersebut muncul dari keinginan publik di akar rumput.
BACA JUGA: Anies-Ahok Berpotensi Kembali Berhadapan, Cak Imin Komentar Begini
Hal ini sebagaimana ditunjukkan salah satu lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon potensial untuk Pilkada Jakarta. Ahok ada di urutan nomor dua setelah Anies.
“Kami sebagai sejawat Ahok di PDIP merasa memang layak memperoleh hasil elektabilitas tersebut. Sepertinya ada kerinduan publik Jakarta pada tipe pemimpin yang punya ketegasan,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Jumat (19/7).
BACA JUGA: Setelah Muncul Survei Elektabilitas Cagub Jakarta 2024, PDIP Mulai Pertimbangkan Nama Ahok
Menuru Said, apa yang pernah dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta tidak bisa kita nafikan manfaatnya.
“Bagaimana dia bekerja dengan sangat baik. Terlebih, dia punya integritas, saya kira, semua masyarakat sangat mengerti itu. Mungkin itulah yang menyebabkan namanya kembali muncul. Jadi, ini murni suara yang berasal dari bawah,” ujar Said.
BACA JUGA: PSI Mengusulkan Namanya Sebagai Cagub DKI, Ahok: Tanya Dahulu ke PDIP
Untuk diketahui, nama Ahok juga dikaitakan dengan Pilkada Sumatera Utara, tetapi ini tidak berasal dari PDIP melainkan luar partai atau publik yang menyuarakan itu.
“Saat ini, kami belum pada posisi mengambil keputusan untuk Ahok maju di Pilkada Jakarta atau tidak,” ujar Said.
Said mengatakan keputusan itu masih harus menunggu rapat DPP yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri nanti.
“Di situlah akan memutuskan siapa yang akan diutus untuk Pilkada Jakarta, tetapi yang pasti kami di DPP memperhatikan betul bagaimana pertarungan kontestasi di Jakarta yang terjadi menjelang Pilkada ini,” ujar Said.
Said mengaku belum mendapat kabar tentang kapan dan di mana untuk menggelar rapat DPP PDIP untuk membahas kandidat gubernur DKI Jakarta.
“Sejauh ini masih belum ada kabar pasti kapan tanggal dan tempatnya, tetapi insyallah dalam waktu dekat. Karena waktunya juga sudah makin dekat, tinggal 47 hari lagi, dan kami harus mengurus 514 kabupaten/kota serta 37 provinsi,” ujar Said.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari