"Termasuk saya dan Pak Jokowi," ujar Ahok usai menerima perwakilan BNNP DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/11). Dalam acara itu, Ahok bertemu dengan Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Pol Ali Johari.
Menurut Ahok, BNNP bahkan tidak perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengannya sebelum melakukan razia. Kapan saja BNNP ingin melakukan razia, pintu Balai Kota selalu terbuka.
Namun Ahok tidak menjawab tegas ketika ditanya apakah pegawai Pemprov DKI yang terbukti menggunakan narkoba akan dipecat. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya tak akan melindungi bawahannya yang kedapatan memakai Narkoba.
"Kalau PNS terbukti menggunakan itu sudah urusan BNN. Jadi terserah aparat kepolisian dan BNN," imbuhnya.
Sementara Brigjen Pol Ali Johari mengatakan, seluruh elemen pemerintah khususnya Pemda, harus melaksanakan kegiatan pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Menurut Ali, penanggulangan narkoba di Jakarta membutuhkan usaha ekstrakeras. Pasalnya, jumlah pengguna narkoba di ibu kota tertinggi dibanding provinsi lain.
Ali menyebut 7 persen dari 10 juta penduduk Jakarta atau sekitar 500 ribu jiwa merupakan pengguna narkoba. "Itu data BNN pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012," kata Ali.
Ia menambahkan, sejak tahun 2008 BNNP telah menjalankan program pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara intensif di Jakarta. Namun, hasilnya kurang memuaskan karena tidak adanya tindakan preventif mencegah munculnya pengguna baru.
"P4GN sudah kita lakukan sejak 2008, hasilnya ada tapi kalah dengan peningkatan jumlah penggunanya," pungkas Ali. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Segera Bagikan ATM ke Siswa tak Mampu
Redaktur : Tim Redaksi