jpnn.com - KEBON SIRIH - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mempermasalahkan apabila angket DPRD DKI berujung kepada hak menyatakan pendapat (HMP). Pasalnya, Ahok mengatakan, dirinya sudah membuat suatu perubahan terkait anggaran.
"Enggak apa-apa. Kan saya bilang kalau berhasil pecat saya, masih 2016 pecatnya. Minimal APBD 2015 saya buat satu model dulu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/3).
BACA JUGA: Panitia Hak Angket Laporkan Temuan ke Pimpinan DPRD
Ahok menjelaskan, penggantinya sebagai gubernur akan sulit dalam bekerja. "Saya transparansi. Jadi siapapun menggantikan saya jadi gubernur akan susah kerjanya karena standarnya terlalu tinggi," ujarnya.
Ahok menyatakan, apabila dipecat tahun 2016, dirinya masih bisa maju lagi tahun 2017. "Saya ikut lagi calon tahun 2017, boleh dong," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.
BACA JUGA: PNS DKI Keluhkan Cicilan, Kenapa Ya?
Sebelumnya, panitia hak angket sudah menyerahkan laporan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Panitia hak angket DPRD mengatakan, Ahok sudah melakukan pelanggaran undang-undang dan etika.
Ahok mengaku, tidak mempermasalahkan apabila dirinya dinilai sudah melanggar undang-undang dan etika. "Itu kan versi dia, melanggar. Kalau saya yang bikin angket juga pasti dia melanggar. Namanya juga lagi musuhan," ucapnya.
BACA JUGA: ‎Pernyataan Sapi USB Dianggap Rasis, Ini Reaksi Ahok
Meski demikian, suami Veronica Tan itu menuturkan, panitia hak angket seharusnya juga membuat angket kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Pasalnya, Tjahjo menerima RAPBD DKI yang dianggap palsu oleh DPRD DKI.
"Kalau nyalahin saya, mestinya juga angketin mendagri. Kok terima yang salah?" tandas Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-gara Kasih Nama USB Ahok Dikecam
Redaktur : Tim Redaksi