jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin tidak setuju dengan rencana penempatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menjadi pejabat di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia menilai masih ada sosok lain yang lebih layak ditempatkan di BUMN.
BACA JUGA: Charles Honoris Pengin Tahu Maksud Twit Rizal Ramli soal Ahok Kelas Glodok
"Apa tidak ada orang lain di negeri ini selain Ahok?," tanya Suhud saat dihubungi jpnn.com, Selasa (19/11).
Suhud berharap, orang profesional bisa ditempatkan di BUMN demi menghindari konflik kepentingan. Di sisi lain, Ahok saat ini masih berstatus sebagai kader salah satu partai.
BACA JUGA: Anies Tetap Menggusur, Pernyataan Ahok Terbukti
"Menurut kami Ahok bukan figur tepat. Pertama, ia masih tercatat sebagai orang partai politik. Tentu dikhawatirkan ada bias kepentingan," lanjut dia.
Selain itu, kata dia, figur pejabat di BUMN tidak memiliki temperamental dan kontroversial. Hal inilah, kata Suhud, tidak juga dimiliki Ahok untuk berada di BUMN.
BACA JUGA: Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Begini Respons Direktur Puskepi
"Ia (Ahok) dikenal figur temperamental dan juga kontroversial. Masyarakat masih banyak yang mempertanyakan dugaan keterlibatan Ahok dalam kasus Sumber Waras, kasus bus Transjakarta yang mangkrak dan soal reklamasi," ungkap dia.
Terakhir, Suhud menekankan kepada sisi etika untuk menunjuk seseorang sebagai pejabat BUMN. Setidaknya, pejabat BUMN tidak pernah tersangkut sebuah kasus hukum.
"Perlu dipertimbangkan juga soal etik. Ia (Ahok) mantan narapidana kasus SARA yang dampaknya masih dirasakan masyarakat hingga kini," tutur dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan