jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin menilai, keterlibatan Ahok Center dalam mengawasi pengelolaan bantuan CSR tidak diperlukan.
Pasalnya, saat ini pasangan gubernur Jokowi-Ahok sudah memiliki 'pasukan' resmi yakni jajaran PNS di Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: Jokowi Siapkan 20 Lokasi Binaan PKL
Menurut Selamat, sikap Wakil Gubernur Basuki T.Purnama alias Ahok yang lebih memilih menggunakan jasa para relawan di Ahok Center telah mengecilkan peran PNS Pemprov DKI.
"Relawan harus dihentikan, karena kita sudah punya aparat. Itu kan artinya merasa birokrat nggak penting dan yang penting kerja relawan. Nggak bisa dong, harus mengandalkan birokrat," kata Selamat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/8).
BACA JUGA: Tak Percaya Bawahan, Ahok Kerahkan Relawan Pantau CSR
Ia menuturkan, tugas relawan harusnya berakhir setelah pilkada selesai. Mereka seharusnya tidak mencampuri pekerjaan pemerintah.
Ketua DPD PKS DKI Jakarta ini yakin keterlibatan relawan Ahok Center atas instruksi Ahok. Ia juga menduga ada motif politis di balik penugasan tersebut.
BACA JUGA: Keterlibatan Ahok Center Rentan Konflik Kepentingan
"Itu politis, karena semua timses di bawah kendali kandidat masing-masing. Kan Ahok harusnya bisa mengendalikan, bilang kalau mereka tak perlu bekerja lagi. Masa meyakinkan PKL bisa, tapi Ahok Center nggak bisa," paparnya.
Selain itu Selamat juga mengkritisi pengelolaan CSR oleh SKPD DKI. Pasalnya, hal ini rawan diselewengkan untuk kepentingan politik.
"Nantinya akan ada kesan hutang budi yang harus dibayar oleh birokrasi kepada swasta. Jika CSR nilainya besar pasti tidak wajar. Karena ada hubungan ekonomi politik antara perusahaan dan birokrasi," ucap Selamat.
Lebih lanjut Selamat juga mengingatkan pihak eksekutif untuk tidak memaksa perusahaan swasta untuk memberikan bantuan.
"Dalam kontribusi CSR pun swasta hanya supporting. Nggak boleh semua, apalagi dominasi," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Lebih Percaya Relawan daripada Anak Buah
Redaktur : Tim Redaksi