JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T.Purnama alias Ahok menegaskan, Pemprov DKI berhak mengambil alih pelaksanaan kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang selama ini ditangani PT Jakarta International Expo (JIExpo).
Pasalnya, perusahaan milik pasutri politisi Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya itu tidak mempunyai hak paten sebagai penyelenggara PRJ atau Jakarta Fair.
"Yang pasti, PT JIExpo itu bukan memegang hak paten untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Berarti Pemprov DKI berhak saja membuat acara di luar sana. Kalau kita pakai tempat lain kan boleh sekedar pameran, atau mereka tetap pameran, mereka mau gunakan Jakarta Fair silakan saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/6).
Ahok menjelaskan, pihaknya akan segera mempelajari peraturan daerah (Perda) tentang pelaksanaan PRJ. Pemprov DKI juga akan mengkaji apakah penunjukkan penyelenggara PRJ selain PT JIExpo bisa dilakukan.
Dua hal ini akan dijadikan dasar bagi Pemprov DKI untuk memutuskan pemindahan lokasi PRJ agar tidak lagi ditempatkan di JIExpo Kemayoran.
"PRJ itu kan Pekan Raya Jakarta. Tinggal tafsiran hukumnya seperti apa. Apakah PRJ harus diterjemahkan jadi Jakarta Fair? Itu juga masih bisa diperdebatkan kan. Kalau DKI sendiri untuk HUT DKI mau bikin PRJ boleh dong. Tidak perlu pakai siapa pun boleh dong," paparnya.
Lebih lanjut, Ahok menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan lelang investasi atau beauty contest untuk menentukan penyelenggara PRJ. Hal ini telah dilakukan untuk menentukan Festival Flora dan Fauna yang juga menjadi agenda tahunan Pemprov DKI.
"Jadi siapa yang berani buat acara, kita akan pelajari acaranya seperti apa. Terus dia harus sumbang sekian miliar misalnya kepada kita atau ada yang ngajak kita bagi hasil dari total income Jakarta Fair. Misalnya total omset, dia mau bagi kita berapa," ucap mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (dil/jpnn)
Pasalnya, perusahaan milik pasutri politisi Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya itu tidak mempunyai hak paten sebagai penyelenggara PRJ atau Jakarta Fair.
"Yang pasti, PT JIExpo itu bukan memegang hak paten untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Berarti Pemprov DKI berhak saja membuat acara di luar sana. Kalau kita pakai tempat lain kan boleh sekedar pameran, atau mereka tetap pameran, mereka mau gunakan Jakarta Fair silakan saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/6).
Ahok menjelaskan, pihaknya akan segera mempelajari peraturan daerah (Perda) tentang pelaksanaan PRJ. Pemprov DKI juga akan mengkaji apakah penunjukkan penyelenggara PRJ selain PT JIExpo bisa dilakukan.
Dua hal ini akan dijadikan dasar bagi Pemprov DKI untuk memutuskan pemindahan lokasi PRJ agar tidak lagi ditempatkan di JIExpo Kemayoran.
"PRJ itu kan Pekan Raya Jakarta. Tinggal tafsiran hukumnya seperti apa. Apakah PRJ harus diterjemahkan jadi Jakarta Fair? Itu juga masih bisa diperdebatkan kan. Kalau DKI sendiri untuk HUT DKI mau bikin PRJ boleh dong. Tidak perlu pakai siapa pun boleh dong," paparnya.
Lebih lanjut, Ahok menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan lelang investasi atau beauty contest untuk menentukan penyelenggara PRJ. Hal ini telah dilakukan untuk menentukan Festival Flora dan Fauna yang juga menjadi agenda tahunan Pemprov DKI.
"Jadi siapa yang berani buat acara, kita akan pelajari acaranya seperti apa. Terus dia harus sumbang sekian miliar misalnya kepada kita atau ada yang ngajak kita bagi hasil dari total income Jakarta Fair. Misalnya total omset, dia mau bagi kita berapa," ucap mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akses ke Jakarta Fair Dipermudah
Redaktur : Tim Redaksi