jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, tak ingin mengomentari langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menggusur kawasan pemukiman penduduk di Bantaran Kali Ciliwung, di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (28/9).
Alasannya, Sandi khawatir nantinya dinilai hanya mempolitisasi keadaan.
BACA JUGA: Boy Sadikin Bantah Arahkan Kader PDIP Pilih Anies-Sandi
Namun meski menolak berkomentar, Sandi merasa perlu mengingatkan, bahwa sebagai negara hukum, proses apa pun harus dilakukan berdasarkan putusan hukum.
"Intinya, kalau belum jelas (putusan hukum,red) tunggu proses hukumnya. Kalau tidak, akan menimbulkan silang pendapat," ujar Sandi usai bertemu Boy Sadikin, Rabu petang.
BACA JUGA: Status Bang Ruhut di Demokrat Tergantung SBY, Kecuali...
Selain harus berdasarkan putusan hukum, Pemprov DKI kata Sandi, juga penting melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sebelum melakukan penggusuran.
Politikus ini menyebut langkah tersebut sebagai sikap memanusiakan manusia.
BACA JUGA: Sekak!! Ruhut Minta Golkar Dukung Ahok Tanpa Imbalan
"Jadi penting juga sosialisasi, karena memanusiakan itu mengajak bicara, menyentuh hati mereka," ujar Sandi.
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Selatan membongkar sejumlah rumah warga di Bukit Duri, Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
Proses pembongkaran dilakukan begitu cepat. Bahkan sekitar pukul 12.00 WIB, seluruh rumah yang ada di Bantaran Kali Ciliwung tersebut telah selesai dibongkar.
Pembongkaran dilakukan, saat sejumlah warga masih mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandel, Ruhut dan Hayono Sudah Ditangani Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi