jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah nama muncul menjelang reshuffle kabinet, berkaitan dengan penggabungan kembali Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek) ke Kemendikbud serta hadirnya Kementerian Investasi.
Khusus untuk Kementerian Investasi, sejumlah nama disebut-sebut berpeluang menjadi menteri di pos baru itu.
Di antaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai dua nama tersebut sebenarnya memiliki kapasitas untuk menduduki posisi kementerian tersebut.
BACA JUGA: Guru dan Tendik Butuh Mendikbud yang Memperjuangkan Nasib Honorer
Namun, Dedi menilai citra Presiden Jokowi dipertaruhkan jika memilih Ahok sebagai menteri investasi.
"Masuknya Ahok dalam kementerian, cukup mengkhawatirkan. Pertama, Ahok memiliki catatan hukum yang seharusnya presiden melihat itu sebagai pertimbangan etis," kata Dedi kepada JPNN.com, Jumat (16/4).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu menilai Presiden Jokowi harus memilih menteri berdasarkan latar belakangnya.
Jangan sampai menteri yang dipilih memiliki rekam jejak kriminal. "Termasuk yang pernah diputus bersalah oleh pengadilan," kata dia.
Di sisi lain, menurut Dedi, Bahlil sedikit lebih baik dibanding Ahok.
BACA JUGA: Reshuffle Hanya Mengisi Pos Kosong, Semua Menteri Aman
Dedi melihat eks Ketum HIPMI itu tidak memiliki kendala selama memimpin BKPM.
Menurut Dedi, apabila hanya dua sosok itu yang menjadi kriteria, maka Presiden Jokowi lebih baik memilih Bahlil Lahadalia.
"Jika tidak ada tokoh yang lebih menarik bagi presiden dan tentu tidak kontroversial, maka mempertahankan Bahlil adalah keputusan yang baik," jelas dia. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA JUGA: Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Simak Juga Perincian Materi Tes
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga