jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih bersikap hati-hati, mengatasi banjir yang melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Terutama terkait rencana normalisasi Kali Krukut, yang kini lebarnya hanya tinggal lima meter, dari sebelumnya mencapai hingga 25 meter.
Pasalnya menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kalau tidak hati-hati, pihaknya bakal berhadapan dengan hukum. Mengingat rata-rata lahan yang berada di bantaran Kali Krukut telah memiliki sertifkat hak milik.
BACA JUGA: Hari Genap, yang Ganjil Masih Mulus di Jalan Sudirman
"Bayangkan, kami (Pemprov DKI) membongkar bangunan di atas lahan aset negara saja, masih ada warga yang nekat menggugat. Apalagi mereka punya sertifikat,” ujar gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut, Selasa (30/8).
Menurut Ahok, pihaknya hingga saat ini masih terus mencari alasan yang tepat, agar warga rela melepas lahan yang ada. Karena selama ini, warga masih enggan melepas lahannya, apalagi selama ini Kemang dikenal sebagai salah satu kawasan elite di Jakarta.
BACA JUGA: Hujan Sebentar Saja Sudah Begini, Bagaimana Kalau Lama Pak Ahok?
"Kami sedang mencari alasan yang tepat, apakah karena sering banjir, bisa dijadikan dasar pembebasan lahan. Nah kalau bisa dibebaskan, maka pelebaran sungai bisa dilakukan secepatnya," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mendasari pandangannya, karena Kemang merupakan salah satu daerah di Jakarta Selatan yang rawan banjir. Apalagi di musim penghujan seperti saat ini. Karena itu, normalisasi Kali Krukut dinilai penting untuk segera dilakukan. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Bantah Ketua DPD yang Baru Emban Misi Muluskan Ahok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang DH Dicopot dari Jabatan Plt Ketua DPD PDIP DKI
Redaktur : Tim Redaksi