JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyatakan bahwa setiap kepala daerah berhak atas anggaran operasional. Menurutnya, penggunaan dana itu tidak ditetapkan untuk kegiatan tertentu.
"Dalam tata negara kita, anggaran operasional itu terserah kami mau pakai buat apa. Makanya ditentuin tiap daerah dapat 0,1 persen dari pendapatan untuk anggaran operasional," kata Wagub yang biasa disapa Ahok ini saat ditemui di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (21/7).
Ia menilai, nominal anggaran penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 26 miliar masih wajar. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai puluhan triliun rupiah.
Namun, Ahok membantah tudingan bahwa anggaran operasional dipakai untuk membiayai kegiatan blusukan Gubernur Joko Widodo. Anggaran itu, sambungnya, justru lebih banyak dihabiskan untuk memberi bantunan tunai langsung kepada warga.
Ahok sendiri mengaku hingga hari ini telah menghabiskan anggaran operasional sebesar Rp 2 miliar untuk membantu masyarakat. Karenanya Ahok menganggap temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa blusukan dengan anggaran operasional yang mencapai Rp 26 miliar hanya tafsiran sepihak.
"Itu tafsiran orang aja buat blusukan. Kebanyakan buat siswa yang belum dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), bantu tebus ijazah, bantu korban kebakaran, itu semua dari sana uangnya," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini. (dil/jpnn)
"Dalam tata negara kita, anggaran operasional itu terserah kami mau pakai buat apa. Makanya ditentuin tiap daerah dapat 0,1 persen dari pendapatan untuk anggaran operasional," kata Wagub yang biasa disapa Ahok ini saat ditemui di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (21/7).
Ia menilai, nominal anggaran penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 26 miliar masih wajar. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai puluhan triliun rupiah.
Namun, Ahok membantah tudingan bahwa anggaran operasional dipakai untuk membiayai kegiatan blusukan Gubernur Joko Widodo. Anggaran itu, sambungnya, justru lebih banyak dihabiskan untuk memberi bantunan tunai langsung kepada warga.
Ahok sendiri mengaku hingga hari ini telah menghabiskan anggaran operasional sebesar Rp 2 miliar untuk membantu masyarakat. Karenanya Ahok menganggap temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa blusukan dengan anggaran operasional yang mencapai Rp 26 miliar hanya tafsiran sepihak.
"Itu tafsiran orang aja buat blusukan. Kebanyakan buat siswa yang belum dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), bantu tebus ijazah, bantu korban kebakaran, itu semua dari sana uangnya," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Enam Bulan untuk Enam Camat Baru Jakut
Redaktur : Tim Redaksi