jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron turut menyoroti pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui video di akun YouTube POIN.
Herman menilai pernyataan Ahok tersebut tidak pada tempatnya.
BACA JUGA: Deddy Sitorus Berharap Ahok Buang Jauh-Jauh Pikiran Negatif soal Pertamina
Menurut Herman, sesuai UU seharusnya Ahok melakukan pembinaan dan pengawasaan kepada direksi, sesuai kewenangannya yang melekat.
“Dengan kewenangan tersebut, Ahok harusnya bisa membuat Pertamina bisa lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara,” jelas Herman, Rabu (16/9).
BACA JUGA: Bongkar Masalah di Pertamina, Langkah Ahok Justru Diapresiasi
Karena itu, sambung Herman, memang tidak semestinya Ahok melakukan pencitraan di ruang publik, dengan ‘menyerang’ institusinya sendiri. Bahkan menurut Herman, pernyataan Ahok melalui video justru membuat kegaduhan dan akhirnya menjadi perdebatan yang tidak bermanfaat.
Seharusnya jika Ahok menilai ada persoalan yang tidak sesuai di Pertamina, maka sebagai komisaris utama bisa memberi teguran tertulis dan bahkan intervensi terhadap kinerja direksi.
BACA JUGA: PT PP Segera Rampungkan Pembangunan Istora Papua
“Tetapi ini kan tidak, yang dilakukan Ahok justru membuat kegaduhan. Apalagi sampai menembak Kementerian BUMN,” tegas Herman.
Menurut Herman, kalaupun Ahok menemukan sesuatu yang dianggap menyimpang di Pertamina, harusnya dilakukan melalui mekanisme yang ada. Misalnya dengan melaporkan ke aparat penegak hukum.
“Saya dan anggota DPR yang berkomisi di BUMN, melihat bahwa penyampaian kepada publik tidak fair dan tidak pas, yang dilakukan Ahok justru membuat kegaduhan,” seru Herman.
Herman juga menilai, pernyataan melalui video justru memperlihatkan kegagalan Ahok sebagai Komisaris Utama, termasuk dalam menjaga agar Pertamina tidak merugi.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy