Ahok Tantang DPRD Rapat Terbuka Disiarkan TV

Jumat, 07 Desember 2012 – 14:52 WIB
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama memastikan bahwa pihaknya telah menjalankan semua kewajibannya terkait penyusunan anggaran 2013. Oleh karenanya, pria yang biasa dipanggil Ahok itu menolak disalahkan jika penetapan APBD 2013 molor.

"Kalau dari kita sudah selesai, tapi DPRD tidak mau membahas. Artinya DPRD tidak mau ada program tahun depan, sederhana kan," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/12).

Keengganan DPRD DKI untuk membahas anggaran terlihat dari sikap beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) yang selalu menanyakan hal yang sama setiap kali rapat. Padahal, Pemprov DKI telah berkali-kali pula memberikan penjelasan. Bahkan Ahok mengaku sudah pernah turun langsung untuk memberi penjelasan kepada DPRD terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Oleh karenanya, ia meminta agar rapat pembahasan anggaran dilakukan terbuka kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menilai langsung proses pembuatan anggaran.

"Mereka sebagai tuan rumah tidak mau terbuka kan, lain kali pers yang minta sama DPRD supaya rapatnya terbuka," ujarnya.

Bahkan Ahok juga menyarankan agar rapat tersebut ditayangkan langsung di televisi.

"Kalau masih tidak jelas, bilang, saya Wagub tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarkan televisi langsung. Hahaha," kata Ahok sambil tertawa.

Sekedar diketahui Ketua DPRD DKI Ferryal Sofyan mengatakan, beberapa program yang diusulkan Jokowi dalam anggaran 2013 masih perlu dipertanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut menurutnya belum dapat dijawab dengan baik oleh eksekutif.

Karena itu ia dan beberapa anggota banggar lain selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama dalam rapat. Namun, menurutnya hal tersebut wajar dilakukan dalam proses pembahasan anggaran.

"Bukan jamannya Jokowi saja, dulu waktu jamannya Foke juga seperti itu. Kalau sesuatu yang belum jelas, ya kita minta suatu kejelasan untuk dijelasin. Kita minta untuk dijelaskan," papar politisi Demokrat itu.

Beberapa hal yang menjadi pertanyaanya yakni terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), kampung deret dan mekanisme penghibahan bus.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korsleting, Dua Kamar Hangus

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler