jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly tidak mengesahkan hasil kongres luar biasa (KLB) yang digelar pihak-pihak mengaku kader parpolnya di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara.
Sebab, kata AHY, KLB PD dilaksanakan secara ilegal tanpa mengacu AD/ART partai berwarna kebesaran biru itu. Satu di antaranya, kata AHY, KLB tidak mengantongi dukungan pemilik suara sah.
BACA JUGA: Pilih Moeldoko, KLB Demokrat di Sibolangit Preteli DPP Pimpinan AHY
AHY menyatakan hal itu saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3) sore.
"Saya meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo, khususnya Menkum HAM tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas melawan hukum," kata AHY dalam keterangan resmi yang disiarkan melalui YouTube itu.
BACA JUGA: Ada Kata Abal-abal dan Ilegal dari Mas AHY untuk Pak Moeldoko
Menurut AHY, pihaknya akan mengambil langkah hukum guna menyikapi KLB PD itu. Misalnya, DPP PD akan memerkarakan panitia dan aktor utama yang menyelenggarakan forum tersebut.
"Kami berikhtiar dan berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," ujar putra sulung Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
BACA JUGA: KLB Pecat AHY dari Ketum Partai Demokrat
Sebelumnya KLB PD di Sibolangit telah memilih Moeldoko menjadi ketua umum periode 2021-2026. Mantan Panglima TNI itu terpilih memimpin PD setelah mengalahkan Marzuki Alie dalam pemilihan ketua umum.(ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan