jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah memiliki visi untuk menjadikan Indonesia emas pada 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menyusun empat pilar utama.
"Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah menyusun empat pilar utama dalam mencapai visi Indonesia 2045. Pertama, pembangunan manusia serta penguatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Airlangga aat menjadi pembicara dalam Webinar Merdeka bertajuk Visi Indonesia 2045: Tantangan Pandemi dan Dunia yang Berubah yang diselenggarakan DCSC pada Selasa (31/8).
BACA JUGA: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Energi Berkeadilan
Pilar kedua, lanjut dia, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
"Berkaitan dengan pilar pertama, sejak awal Pemerintahan Presiden Jokowi, fokus utama pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM yang berfokus pada karakter, dan pendidikan yang berorientasi pada keahlian dan penguasaan teknologi," kata dia.
BACA JUGA: Bamsoet: Optimalkan Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas
Menurut Airlangga Hartarto, pendidikan tinggi akan didorong untuk menciptakan iklim penciptaan lapangan kerja sekaligus pengembangan inovasi dan kreativitas. Kemudian, melalui pemanfaatan teknologi digital diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
"Upaya percepatan menuju Indonesia emas di 2045, kami tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga pertumbuhan yang berkelanjutan," jelas dia.
BACA JUGA: Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19 di AS, Indonesia Harus Waspada
Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyampaikan komitmen Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya pada 16 Agustus lalu, yang ingin menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai dasar pilar kedua. Sejauh ini, kata Airlangga, pemerintah telah Salah mewujudkan energi baru terbarukan biodiesel B30.
Pilar ketiga, menurut Airlangga, mengenai pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dia menilai Presiden Jokowi sejak 2014 telah membangun banyak infrastruktur untuk membuka daerah terisolasi.
Pemerintahan Jokowi juga membuat Perpres 19 tahun 2020, yang menetapkan 201 proyek pembangunan infrastruktur dan 10 program sebagai proyek strategis nasional dengan nilai anggaeran Rp 5.607 triliun.
Sementara yang terakhir, pemerintah juga berupaya setransparan mungkin dalam tata kelola. Presiden telah meluncurkan online single submission (OSS) berbasis risiko pada 11 Agustus yang lalu.
Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga tengah menyusun transformasi ekonomi 2022-2045. Tentunya perbaikan terhadap situasi akibat penanganan pandemi menjadi pertimbangan.(tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Friederich
Reporter : Fathan Sinaga