jpnn.com, JAKARTA - Pekerjaan rumah dalam penanganan tuberkulosis atau TBC masih sangat berat. Penanganan itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah, termasuk lembaga filantropi lainnya.
Penanggung Jawab Program Principal Recipients Tuberkulosis Aisyiyah (PR TB Aisyiyah) Rohimi Zamzam menyatakan Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang saat ini memasuki abad kedua, mendapatkan mandat untuk mengawal program TBC selama 15 tahun terakhir bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
BACA JUGA: Ratusan Warga Kabupaten Bekasi Terjangkit TBC
Menurutnya, amanat Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini saat Rakornas TBC Aisyiyah awal 2019 menyatakan dakwah Aisyiyah melintas batas.
"Termasuk dalam isu kesehatan untuk menangani TBC tanpa melihat sekat agama, gender, kelas ekonomi, dan suku," kata Ibu Rohimi saat diskusi "Peran Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam Penanggulangan TB HIV Berbasis Komunitas untuk Indonesia yang Sehat dan Berkemajuan" yang dipandu Program Manager PR TB Aisyiyah Tuti Alawiyah, di Ke.kini Cafe, Cikini, Jakarta, Senin (23/12).
BACA JUGA: Kapolda Jambi Perintahkan Jajarannya Buru Bripka Eko Sudarsono
Rohimi menjelaskan PR TB Aisyiyah saat ini berkiprah dalam program penanggulangan TBC di 14 provinsi dan 130 kabupaten / kota. Antara lain meliputi provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas kinerja Aisyiyah. Ibarat keluarga, kata dia, Muhammadiyah mendukung langkah positif yang dilakukan Aisyiyah, termasuk penanggulangan TBC berbasis komunitas.
BACA JUGA: Polda Riau Hibahkan Rumah kepada Istri Bripka Hendra Saut yang Gugur di Papua
"Muhammadiyah melalui amal usaha kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia siap berkomitmen mendukung upaya penanggulangan TBC," katanya dalam kesempatan itu.
Anggota Komisi IX DPR Drg. Putih Sari menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum menjadikan TBC sebagai prioritas nasional bidang kesehatan. "Padahal tantangan TBC tidaklah kecil," tegas Duta Global TB Kaukus ini dalam kesempatan tersebut.
Menurut Putih, TBC tidak hanya urusan Kementerian Kesehatan, melainkan juga sektor lain. Karena itu, Putih sangat mendukung rencana pembuatan peraturan presiden (perpres) yang saat ini digodok serta akan mendorong TBC sebagai prioritas nasional bidang kesehatan.
Ketua MKPU PP Muhammadiyah Agus Samsudin mengatakan Muhammadiyah akan melakukan kampanye preventif dan kuratif yang ditujukan untuk semua kalangan. "Mulai dari pelajar, mahasiswa untuk bersinergi dengan program kesehatan lain, misalnya antitembakau," ujar Agus.
Sementara dokter spesialis paru dari RS Islam Jakarta, Erlina juga menekankan pentingnya penyebaran informasi TBC yang benar di masyarakat. "Sehingga membantu upaya menekan stigma pada pasien TBC," papar Erlina.
Sebagai informasi, data WHO pada 2018 menyebutkan di dunia ini ada 10 juta penderita penyakit TBC. Di Indonesia berdasar data 2018 ada sekitar 845 ribu orang menderita TBC dengan 569,879 kasus sudah ternotifikasi sementara sisanya 33 persen masih belum terlaporkan. Ini berarti ada sekitar 316 kasus TB per 100.000 penduduk di Indonesia.
BACA JUGA: Tiga Bintara Berprestasi Ini Dapat Penghargaan dari Kapolres
Kematian akibat TB di tahun 2018 juga turun dari 107.000 menjadi 98 ribu orang. Di tahun 2017, setiap jam ada 13 orang meninggal atau sekitar 300 orang per hari karena TBC, berdasar data Kemenkes 2018. Terkait pendanaan, saat ini untuk Program TBC secara nasional, Indonesia membutuhkan sekitar USD 366 juta atau Rp 5,1 triliun. Saat ini baru 30 persen berasal dari dana dalam negeri, 13 persen adalah dana luar negeri, dan 57 persen belum terdanai. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy