jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tak ambil pusing mengenai adanya kritikan para civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) yang ditunjukkan kepada sang ayah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut dia, kritikan ataupun petisi merupakan suatu hal yang biasa terjadi.
BACA JUGA: Tak Sempat Rayakan Ulang Tahun Pernikahan, Kaesang-Erina Gelar Sayembara
"Enggak apa-apa namanya juga ini kan dinamika biasa, biasa terjadi," kata Kaesang di Lampung Selatan, Lampung, Jumat (2/2).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).
BACA JUGA: Kaesang Pangarep Tur Kampanye di Jawa Tengah, Ada Satu Foto yang Menarik Perhatian
Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan untuknya itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat.
Pada petisi tersebut, Jokowi dikritik karena model kepemimpinannya yang sudah melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik.
BACA JUGA: Kaesang Bakal Menertibkan Baliho Caleg PSI
"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).
Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya.
"Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," tutur Jokowi.
Jokowi sendiri sebelumnya mengaku sudah mengetahui soal Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM itu.
Menanggapi hal itu, Jokowi menilai bahwa apa yang disampaikan adalah hak berdemokrasi. Dia pun memilih tidak berkomentar soal hal lain yang menyangkut poin-poin di dalam petisi.
"Ya itu hak demokrasi," jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2).
Diketahui, petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.
Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:
Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran
Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (dil/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif