jpnn.com, JAKARTA - Kepala Laboratorium Ilmu Politik) Universitas Bakrie Yudha Kurniawan mengungkapkan bahwa ada dua tantangan yang muncul terkait tata kelola intelijen yaitu, pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Hal itu diungkapkan Yudha dalam diskusi 'Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen' pada Rabu (19/3/2025) di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta.
BACA JUGA: Pakar Intelijen Nilai Polri Presisi Mampu Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional 2024
"Pengawasan Intelijen yang ada pada Komisi 1 DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis, perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih memadai”, ujar Aditya.
Direktur Eksekutif LESPERSSI Rizal Darma Putra menyebut bahwa pengawasan yang akuntabel sangat penting.
Jika pengawasan intelijen tidak sepenuhnya transparan, tetapi prinsip akuntabilitas sangat penting.
"Jadi, prinsip kontrol demokratis," kata dia.
Oleh karena itu, tim pengawas intelijen perlu memiliki kewenangan penyidikan ketika terjadi penyimpangan.
Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason mengatakan dari sisi kelembagaan intelijen ada perkembangan yang dapat dilihat saat ini.
Dia menyebut lembaga BIN saat ini cukup akademis, dan adaptif seiring dengan perubahan pada lingkungan strategis.
"Penambahan kedeputian baru seperti siber dan komunikasi dan informasi," kata Rodon.
Diskusi dihadiri oleh para narasumber diantaranya adalah Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A, Dr. Rizal Darma Putra (Direktur Eksekutif LESPERSSI), Dr. rer.pol. Aditya Batara Gunawan (Ketua Program Studi Ilmu Politik Unversitas Bakrie), Muhammad Haripin, Ph.D (Peneliti Pusat Kajian Politik BRIN), Broto Wardoyo, Ph.D (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia), Awani Yamora Masta, M.Si (Kepala Kantor Internasional FISIP UI), Diyauddin (Analis Utama Maha Data Lab 45), dan Andhika Dinata (Jurnalis inilah.com). (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul