jpnn.com, NAYPIDAW - Junta militer Myanmar menghalalkan segala cara demi memastikan hasil pemilu tahun ini sesuai dengan keinginan mereka.
Komite yang terdiri dari para jenderal tertinggi di militer Myanmar itu bahkan berupaya menyingkirkan semua kompetitor sebelum pertarungan dimulai.
BACA JUGA: Militer Myanmar Tak Sengaja Mengebom India, Satu Desa Nyaris Jadi Korban
Pada Jumat (27/1), junta selaku pengendali de facto pemerintahan Myanmar mengumumkan serangkaian persyaratan baru bagi calon peserta pemilu yang rencananya bakal digelar pada Agustus mendatang.
Berdasarkan aturan anyar tersebut partai-partai yang ingin bersaing secara nasional harus memiliki setidaknya 100.000 anggota, naik dari 1.000 sebelumnya, dan berkomitmen untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dalam 60 hari ke depan atau dicabut pendaftarannya sebagai partai.
BACA JUGA: Gembong Narkoba Myanmar Ditangkap, Kedekatan dengan Bos Junta Terungkap
Persyaratan ini dinilai menyulitkan hampir semua partai politik kecuali Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan yang memiliki reputasi sebagai perpanjangan tangan militer.
Pada dua pemilu sebelumnya, partai yang dimotori sejumlah purnawirawan jenderal itu selalu kalah dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
BACA JUGA: Pelatih Myanmar Bocorkan Kelemahan Vietnam, Bisa Dimanfaatkan Timnas Indonesia
Kudeta militer yang sukses menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021 jadi akhir masa keemasan NLD.
Ribuan anggota partai tersebut ditangkap atau dipenjara, termasuk Suu Kyi, dan banyak lagi yang bersembunyi.
Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group, yang berbasis di Myanmar selama 15 tahun, mengatakan aturan itu bertujuan memulihkan sistem politik yang dapat dikendalikan militer.
"Partai-partai lain akan menjadi terlalu takut, tersinggung dengan pemilihan palsu, atau akan terlalu mahal bagi mereka untuk melakukan kampanye nasional dalam lingkungan seperti itu. Siapa yang akan mendanai partai politik saat ini?" dia berkata.
"Seluruh kegaduhan ini adalah sesuatu untuk melanggengkan kekuasaan militer. Ini adalah sandiwara. Tidak harus berhasil, karena mereka telah memutuskan apa hasilnya nanti."
Junta mengatakan pihaknya berkomitmen pada demokrasi dan merebut kekuasaan karena pelanggaran yang belum terselesaikan dalam pemilu 2020 yang dimenangkan telak oleh NLD yang berkuasa.
NLD pada bulan November menggambarkan pemilihan itu sebagai "palsu" dan mengatakan tidak akan mengakuinya. Pemilihan itu juga dianggap sebagai kepura-puraan oleh pemerintah Barat. (reuters/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif