PALEMBANG--Suasana di Muara Rupit, Musi Rawas masih mendebarkan. Ibarat api dalam sekam. Yakni bisa membara setiap saat. Itu seiring meluasnya isu bahwa bakal ada aksi lanjutan guna menuntut pemekaran Musi Rawas Utara (Muratara). Aksi tersebut akan dilakukan Senin (13/5) besok. Sebab informasinya aksi lanjutan itu akan dilakukan secara besar-besaran di Muara Rupit.
Sebelumnya, aksi yang sama pernah terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan demo yang menuntut pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara itu berakhir bentrok antara pendemo dengan petugas yang berakibat tewasnya empat orang warga.
Terhadap isu akan terjadinya demo besok, Kapolres Mura AKBP M Barly, tampaknya sudah mengetahuinya. Namun kepada wartawan, Kapolres menyatakan tidak akan mencegah atau melarang aksi tersebut sepanjang dilakukan secara damai. ”Silakan saja, sepanjang itu dilakukan secara damai dan tidak merugikan banyak pihak,” tegas Barly.
Mengenai pengamanan yang akan dilakukan, dikatakan Barly, akan dilakukan seperti biasa dan tidak ada penambahan personil. “Seperti biasa saja, tidak ada penambahan personil kita akan tetap menggunakan personil yang ada,” jelasnya.
Sementara disinggung langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi bentrok antara warga dan polisi agar tidak terulang, dikatakan Barly, pihaknya sudah banyak belajar dari kejadian sebelumnya. Cukup sekali kejadian yang tidak mereka inginkan itu bisa terjadi. Pihaknya juga akan tetap melakukan koordinasi terhadap berbagai pihak baik pemda maupun instansi lainnya.
Meski begitu, Barly, enggan membicarakan seperti apa langkah konkrit yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengantisipasi terulangnya bentrok yang sempat terjadi pada Senin (29/4) lalu.
Sementara itu, Dandim 0406/Mura-Linggau, Letkol CZI Widyo Hartanto, menyatakan bahwa pihaknya siap membantu pengamanan. Meski begitu Widyo menyayangkan aksi yang akan dilakukan warga. Soalnya menurut Widyo, hal itu harusnya tidak perlu dilakukan mengingat berkas Muratara sudah lengkap. ”Tidak bagus memaksakan kehendak, karena bagaimanapun kita ini merupakan NKRI,” ujarnya yang saat dihubungi sedang berada di Cina.
Kondisi daerah Muara Rupit yang menjadi pusat bentrok sendiri, berangsur-angsur membaik. Aktifitas warga sudah berjalan seperti biasanya. Meski begitu, trauma dan kekhawatiran akan terulangnya tragedi serupa juga masih dirasakan masyarakat. Bahkan trauma serupa juga dirasakan oleh sejumlah anggota polisi. Terlebih ada ancaman aksi lanjutan besok (Senin, 13/5), bila Muratara tidak masuk agenda pengesahan DOB oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Kekhawatiran itu setidaknya diungkapkan Hendra, sopir Angdes, di wilayah tersebut. ”Ya Alhamdullilah sekarang sudah membaik, tetapi kita masih takut kalau sampai ada demo lagi dan warga kembali jadi korban, apalagi keluarga kita juga banyak yang tinggal disana,” ujarnya.
Kekhawatiran juga diungkapkan seorang perwira polisi yang tidak ingin disebutkan namanya. ”Bukan hanya warga yang trauma, tetapi kami yang bertugaspun juga trauma. Apalagi dikaitkan dengan HAM, kami diibaratkan dengan buah simalakama,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Muratara hingga terjadinya bentrok antara warga dan aparat kepolisian yang mengakibatkan empat korban jiwa dan belasan korban luka-luka dicurigai banyak pihak telah disetting sejak awal. Bahkan beberapa elemen masyarakat mengaku mengetahui bagaimana latar belakang dan kronologis serta sutradara seputar tragedi berdarah di Muara Rupit tersebut.
Sayangnya diantara sejumlah elemen tersebut belum mau berbicara secara transparan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Namun salah satu elemen masyarakat, berjanji akan mengungkap fakta tersebut dalam waktu dekat.
”Apa sebenarnya yang terjadi - Siapa sutradaranya - Siapa yang paling bertanggungjawab - Apa motif semua itu - Kenapa rakyat harus dikorbankan - Besok akan saya ungkapkan,” kata Ketua salah satu elemen masyarakat Muratara, kepada Palembang Pos (Grup JPNN), Sabtu (11/5).
Sementara itu beberapa elemen masyarakat lainnya menilai bahwa pemekaran Muratara telah dipolitisir. Pandangan tersebut jauh hari sempat dilontarkan beberapa anggota DPRD Mura, salah satunya Bastari Ibrahim, yang juga Ketua Pansus Pembentukan Muratara. Menurutnya, pemekaran Muratara telah dipolitisir karena adanya tarik ulur kepentingan beberapa pihak menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2013.
Selain dikaitkan dengan pilgub Sumsel, aksi yang berujung bentrok itu juga dihubungkan dengan adanya pro dan kontra wacana pemekaran Muratara. Sejumlah elemen menilai adanya usaha pihak tertentu untuk menggagalkan Muratara.
Bupati Mura H Ridwan Mukti, juga sempat dihubungkan dengan pro dan kontranya wacana pemekaran Muratara sekaligus dengan pilgub Juni 2013. Namun Ridwan dengan tegas membantah adanya tudingan yang memojokkan dirinya. Dimana Ridwan dinilai setengah hati membantu mengegolkan terbentuknya Muratara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ridwan mengaku dirinya tidak pernah berniat sedikitpun untuk menghalang-halangi terbentuknya Muratara sebagai DOB. Sebaliknya dia sangat mendukung pemekaran tersebut demi percepatan pembangunan diwilayah tersebut. Karena Wilayah Mura yang begitu luas, diakuinya membuat pembangunan tidak begitu optimal.
”Kalau dihalang-halangi tidak lengkap syarat dan adminitrasi itu, saya sendiri sampai menjelaskan ke DPR RI, yang penting Muratara bisa terwujud, kalau pencitraan kepada saya negatif, biarkan sajalah,” kata Ridwan.
Secara implisit, Ridwan ada unsure politisasi dalam pemekaran Muratara. Ridwan menilai tudingan sekelompok masyarakat yang menyatakan kurangnya perhatian dirinya terhadap pemekaran Muratara, hanya karena kepentigan politik. Terhadap statemen demikian, dikatakan Ridwan tidak akan pernah melihat apa yang telah dia karyakan dan apapun akan dinilai buruk.
”Tetapi nanti setelah saya tidak ada baru bisa dilihat biasanya seperti itu, kita jangan terjebak, nanti akan ada waktunya sendiri,” kata Ridwan. (yat)
Sebelumnya, aksi yang sama pernah terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan demo yang menuntut pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara itu berakhir bentrok antara pendemo dengan petugas yang berakibat tewasnya empat orang warga.
Terhadap isu akan terjadinya demo besok, Kapolres Mura AKBP M Barly, tampaknya sudah mengetahuinya. Namun kepada wartawan, Kapolres menyatakan tidak akan mencegah atau melarang aksi tersebut sepanjang dilakukan secara damai. ”Silakan saja, sepanjang itu dilakukan secara damai dan tidak merugikan banyak pihak,” tegas Barly.
Mengenai pengamanan yang akan dilakukan, dikatakan Barly, akan dilakukan seperti biasa dan tidak ada penambahan personil. “Seperti biasa saja, tidak ada penambahan personil kita akan tetap menggunakan personil yang ada,” jelasnya.
Sementara disinggung langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi bentrok antara warga dan polisi agar tidak terulang, dikatakan Barly, pihaknya sudah banyak belajar dari kejadian sebelumnya. Cukup sekali kejadian yang tidak mereka inginkan itu bisa terjadi. Pihaknya juga akan tetap melakukan koordinasi terhadap berbagai pihak baik pemda maupun instansi lainnya.
Meski begitu, Barly, enggan membicarakan seperti apa langkah konkrit yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengantisipasi terulangnya bentrok yang sempat terjadi pada Senin (29/4) lalu.
Sementara itu, Dandim 0406/Mura-Linggau, Letkol CZI Widyo Hartanto, menyatakan bahwa pihaknya siap membantu pengamanan. Meski begitu Widyo menyayangkan aksi yang akan dilakukan warga. Soalnya menurut Widyo, hal itu harusnya tidak perlu dilakukan mengingat berkas Muratara sudah lengkap. ”Tidak bagus memaksakan kehendak, karena bagaimanapun kita ini merupakan NKRI,” ujarnya yang saat dihubungi sedang berada di Cina.
Kondisi daerah Muara Rupit yang menjadi pusat bentrok sendiri, berangsur-angsur membaik. Aktifitas warga sudah berjalan seperti biasanya. Meski begitu, trauma dan kekhawatiran akan terulangnya tragedi serupa juga masih dirasakan masyarakat. Bahkan trauma serupa juga dirasakan oleh sejumlah anggota polisi. Terlebih ada ancaman aksi lanjutan besok (Senin, 13/5), bila Muratara tidak masuk agenda pengesahan DOB oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Kekhawatiran itu setidaknya diungkapkan Hendra, sopir Angdes, di wilayah tersebut. ”Ya Alhamdullilah sekarang sudah membaik, tetapi kita masih takut kalau sampai ada demo lagi dan warga kembali jadi korban, apalagi keluarga kita juga banyak yang tinggal disana,” ujarnya.
Kekhawatiran juga diungkapkan seorang perwira polisi yang tidak ingin disebutkan namanya. ”Bukan hanya warga yang trauma, tetapi kami yang bertugaspun juga trauma. Apalagi dikaitkan dengan HAM, kami diibaratkan dengan buah simalakama,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Muratara hingga terjadinya bentrok antara warga dan aparat kepolisian yang mengakibatkan empat korban jiwa dan belasan korban luka-luka dicurigai banyak pihak telah disetting sejak awal. Bahkan beberapa elemen masyarakat mengaku mengetahui bagaimana latar belakang dan kronologis serta sutradara seputar tragedi berdarah di Muara Rupit tersebut.
Sayangnya diantara sejumlah elemen tersebut belum mau berbicara secara transparan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Namun salah satu elemen masyarakat, berjanji akan mengungkap fakta tersebut dalam waktu dekat.
”Apa sebenarnya yang terjadi - Siapa sutradaranya - Siapa yang paling bertanggungjawab - Apa motif semua itu - Kenapa rakyat harus dikorbankan - Besok akan saya ungkapkan,” kata Ketua salah satu elemen masyarakat Muratara, kepada Palembang Pos (Grup JPNN), Sabtu (11/5).
Sementara itu beberapa elemen masyarakat lainnya menilai bahwa pemekaran Muratara telah dipolitisir. Pandangan tersebut jauh hari sempat dilontarkan beberapa anggota DPRD Mura, salah satunya Bastari Ibrahim, yang juga Ketua Pansus Pembentukan Muratara. Menurutnya, pemekaran Muratara telah dipolitisir karena adanya tarik ulur kepentingan beberapa pihak menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2013.
Selain dikaitkan dengan pilgub Sumsel, aksi yang berujung bentrok itu juga dihubungkan dengan adanya pro dan kontra wacana pemekaran Muratara. Sejumlah elemen menilai adanya usaha pihak tertentu untuk menggagalkan Muratara.
Bupati Mura H Ridwan Mukti, juga sempat dihubungkan dengan pro dan kontranya wacana pemekaran Muratara sekaligus dengan pilgub Juni 2013. Namun Ridwan dengan tegas membantah adanya tudingan yang memojokkan dirinya. Dimana Ridwan dinilai setengah hati membantu mengegolkan terbentuknya Muratara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ridwan mengaku dirinya tidak pernah berniat sedikitpun untuk menghalang-halangi terbentuknya Muratara sebagai DOB. Sebaliknya dia sangat mendukung pemekaran tersebut demi percepatan pembangunan diwilayah tersebut. Karena Wilayah Mura yang begitu luas, diakuinya membuat pembangunan tidak begitu optimal.
”Kalau dihalang-halangi tidak lengkap syarat dan adminitrasi itu, saya sendiri sampai menjelaskan ke DPR RI, yang penting Muratara bisa terwujud, kalau pencitraan kepada saya negatif, biarkan sajalah,” kata Ridwan.
Secara implisit, Ridwan ada unsure politisasi dalam pemekaran Muratara. Ridwan menilai tudingan sekelompok masyarakat yang menyatakan kurangnya perhatian dirinya terhadap pemekaran Muratara, hanya karena kepentigan politik. Terhadap statemen demikian, dikatakan Ridwan tidak akan pernah melihat apa yang telah dia karyakan dan apapun akan dinilai buruk.
”Tetapi nanti setelah saya tidak ada baru bisa dilihat biasanya seperti itu, kita jangan terjebak, nanti akan ada waktunya sendiri,” kata Ridwan. (yat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspada Teroris, Tempat Kost Diperiksa
Redaktur : Tim Redaksi