JAKARTA - Langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kewenangan DPP Partai Demokrat yang dipimpin Anas Urbaningrum mendapat sorotan tajam dari Akbar Tandjung. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya itu menilai kewenangan besar yang dimiliki SBY bisa menjadi bumerang yang justru memperburuk Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan oleh Akbar saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Teknis Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Indonesia Timur di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (9/2). Akbar menyatakan, langkah SBY yang mengambil kewenangan kepengurusan harian Partai Demokrat itu belum tentu memunculkan simpati publik.
"Menurut saya hal itu telah mengambil langkah terlalu jauh sebagai politisi, dibanding sebagai Presiden yang seharusnya mengambil sikap kenegarawanan," ujar Akbar dalam sambutannya.
Saat ditemui usai pembukaan Rakornis tersebut, Akbar menyoroti posisi SBY sebagai Ketua Wanbin dan Majelis Tinggi yang begitu tinggi kewenangannya. Hal itu nampaknya yang digunakan SBY untuk menyelesaikan masalah-masalah intern parpol. "Saya pikir apakah kewenangan itu sampai sebegitu digunakannya?" ujarnya.
Dalam hal ini, kata Akbar, posisi SBY adalah juga seorang Presiden. Seorang Presiden diharapkan memberikan pandangan, pikiran dan langkah-langkah yang bersifat kenegarawanan. "Jika ada masalah intern partai, itu bisa diselesaikan sebaik-baiknya melalui mekanisme intern partai," ujar mantan Ketua DPR RI itu mengingatkan.
Penyelesaian masalah intern, lanjut Akbar, harus diambil demi menjaga kredibiltas partai. Namun, Akbar melihat langkah SBY itu bisa saja berujung pada hal yang sebaliknya. "Saya merasakan itu bisa menggangu soliditas Partai Demokrat dengan langkah-langkah beliau sebagai majelis tinggi," ujarnya.
Akbar juga menilai keinginan SBY agar PD tidak berpikir dulu ke arah Pemilu 2014 jelas sesuatu yang tak mungkin. Sebab bulan depan saja, parpol harus mempersiapkan calon-calon legislatifnya untuk pileg.
"Dan itu dipersiapkan oleh siapa, kepemimpinan parpol yang formal dalam hal ini Ketua Umum dan Sekjen. Karena merekalah yang punya hak untuk menandatangani calon kepala daerah dan legislatif tersebut," ujarnya.
Meski bertindak dalam konteks partai, kata Akbar, tapi posisi SBY sebagai Presiden akan dinilai oleh masyarakat. "Bagaimana dia menyelesaikan intern partai dan pada saat yang sama, dia masih sebagai Presiden," tandasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya SBY menggelar rapat terbatas bersama anggota Majelis Tinggi PD, Ketua Fraksi PD, Wakil Komisi Pengawas dan para Menteri PD di Cikeas, Jumat (8/2) malam. Rapat terbatas tersebut membahas upaya penyelamatan partai sekaligus posisi Anas sebagai Ketua Umum PD.
Hasilnya, PD berniat melakukan penataan dan pembersihan di lingkungan internal partai, sebelum fokus pada pemilu 2014 mendatang. SBY juga mengambil-alih peran Anas sebagai Ketua Umum PD. Dia meminta Anas memfokuskan diri pada masalah dugaan korupsi yang tengah membelitnya.(dyn/ken/bay/pri/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NasDem Dinilai Kulit Baru Isi Lama
Redaktur : Tim Redaksi