Akbar Harapkan Kader Golkar Pendukung Jokowi Tak Terang-Terangan

Jumat, 23 Mei 2014 – 00:56 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengingatkan kader partainya berkewajiban memegang dan mengindahkan prinsip-prinsip organisasi yang telah disepakati bersama. Menurutnya, jika ada kader membangkang dari kesepakatan partai maka sudah seharusnya ditertibkan.

Akbar menyatakan, seorang kader Golkar punya prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT). Hal itu disampaikan Akbar menanggapi adanya kader Golkar yang memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal, Golkar secara institusi sudah resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

BACA JUGA: Bawaslu Diminta Awasi Acara Televisi Jelang Pilpres

“Tentu harapan kami, sebagai kader mereka harus loyal dan punya dedikasi yang tinggi untuk memberikan dukungan bagi setiap keputusan dan kebijakan partai," kata Akbar di Jakarta, Kamis (22/5) malam.

Akbar menambahkan, prinsip PDLT tidak mengurangi hak individual mereka untuk menggunakan pilihan-pilihannya. Tetapi, lanjut Akbar, kader Golkar dalam bersikap harus tetap memperlihatkan keputusan organisasi.

BACA JUGA: SDA Mengaku Belum Tahu Jadi Tersangka Korupsi Dana Haji

"Kalau mereka misalnya tetap menggunakan pilihan politiknya dan itu berseberangan dengan keputusan partai, maka tentu sebaiknya secara struktural tidak memperlihatkannya. Itu yang kita harapkan," tegas mantan Ketua Umum Golkar itu.

Karenanya jika ada pengurus Golkar yang memilih mendukung Jokowi-JK, maka sudah seharusnya menanggalkan posisi di partai berlambang beringin itu. "Kalau posisi-posisi partai telah ditinggalkan dan menggunakan pilihannya, itu konteksnya pilihan individu," ujarnya.

BACA JUGA: KPK Kembali Sita Mobil dan Motor Terkait Cuci Uang Wawan

Ditegaskannya, sikap Golkar mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta telah sejalan dengan amanat rapat pimpinan nasional (rapimnas). "Jadi dengan kenyataan politik akhir-akhir ini tidak mungkin dijadikan alasan menggelar munaslub (musyawarah nasional luar biasa) untuk menganulir putusan rapimnas, sebab dukungan yang diberikan kepada Prabowo sesuai dengan keputusan rapimnas yang baru saja digelar," pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Geledah Ruangan Dirjen Haji dan Umrah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler