Namun Akbar menegaskan bahwa dirinya hanya berusaha menegakkan aturan. Sebab mengacu UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, kata Akbar, maka penetapan capres oleh parpol harus dilakukan secara demokratis dan terbuka.
"Kami sebagai Wantim mempunyai pandangan bahwa mengacu UU Pilpres maka penetapan capres dari setiap partai politik itu sebaiknya demokratis dan terbuka. Itu saja, tapi tidak ada sedikit pun ucapan saya meragukan dukungan kepada Aburizal Bakrie," kata Akbar saat ditemui usai menghadiri perayaan ulang tahun Taufiq Kiemas ke-70 di Balai Kartini Jakarta, Senin (31/12).
Lantas bagaimana dengan rencana DPP Golkar menjatuhkan sanksi ke Akbar? Mantan Ketua DPR RI itu justru mengaku belum mendengar soal itu.
Bahkan Akbar menganggap DPP Golkar tak punya dasar untuk memberinya sanksi. "Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan saya menyampaikan surat dan menyampaikan pendapat, masa dijadikan dasar untuk mundur. Berarti seluruh anggota dewan pertimbangan juga disuruh mundur dong kalau begitu," tegasnya.
Ditegaskannya, Wantim Golkar merasa perlu memastikan tingkat keterpilihan Ical. Sebab, katanya, jangan sampai pencapresan Ical tak membuat dukungan ke Golkar meningkat. Karenanya Akbar membantah anggapan bahwa dirinya tak ikhlas dengan penetapan Ical sebagai capres Golkar.
Apakah Akbar ragu Ical bakal sukses menodngkrak Golkar? "Biar rakyat yang memilih, konsen kami adalah bagaimana mendorong elektabilitasnya Aburizal itu meningkat. Kalau elektabilitas naik itu juga mendorong kemenangan tinggi," tegasnya.
Bagaimana dengan tudingan bahwa Akbar hendak mengkudeta Ical? "Kudeta? Kok bicara kudeta? Mana ada saya kudeta. Jangan dong," pungkasnya. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dinilai Bisa Ubah Peta Pilpres 2014
Redaktur : Tim Redaksi