JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad mendukung pemberian fasilitas pembiayaan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemda DKI Jakarta untuk pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT)Fasilitas ini sangat penting untuk mengurangi dampak kemacetan di Jakarta yang saat ini kondisinya sangat parah
BACA JUGA: Komisi XI Dukung SLA Danai MRT Jakarta
Apalagi, kemacetan ini bisa membawa dampak negatif terhadap roda perekonomian.“Secara prinsip, saya mendukung, tetapi kami perlu membahas dengan Kemenkeu karena Kemenkeu yang bisa melakukan perjanjian dengan pihak luar,” kata Fauzi, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Pemda tentang penerusan pinjaman (SLA) kepada Pemda dalam APBN 2011, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (8/9).
Menurut dia, kemacetan ini membuat distribusi arus barang dan jasa menjadi tidak lancar
BACA JUGA: 40 Kelurahan di Jakbar Siap E-KTP
Karena itu, pemberian fasilitas SLA bagi Pemda DKI ini layak didukung.Menurut Gubernur DKI, Fauzi Bowo, lanjut Fauzi, Pemda DKI membutuhkan SLA sebesar 289,9 miliar Yen
“UU memang mengatur bahwa Pemda tidak langsung membuat loan agreement dengan pihak luar negeri
BACA JUGA: 117 Orang Terjaring Yustisi
Hal ini guna mencegah terjadinya lagi krisis moneter seperti 1997-1998, antara lain karena terjadi akumulasi hutang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta” ungkapnya.Berdasarkan data, kerugian ekonomi tiap tahun yang di sebabkan oleh kemacetan lalu lintas di Jabodetabek mencapai Rp5,5 trliun terdiri dari Rp3 triliun kerugian biaya operasi kendaraan dan Rp2,5 triliun kerugian waktu perjalanan“Apabila tidak dilakukan perbaikan sistem transportasi, akumulasi kerugian ekonomi akan semakin besar,” ujarnya.
Menurut Fauzi, masalah kemacetan di Jakarta menimbulkan multiplier efek ekonomi, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi rakyat. Ujung-ujungnya juga terkait dengan APBD Pemda dan APBN pada umumnya“Tak terkecuali BUMN sebagai kekayaan negara yang terpisah juga merasakan dampaknya, akibat kemacetan di JakartaKarena Jakarta, selain merupakan ibukota republik, juga merupakan sentral bisnis nasional dan pintu gerbang hubungan ekonomi internasional,” imbuhhnya.
Lebih lanjut Fauzi mengatakan, masalah MRT ini juga bagian dari infrastruktur terutama pelayanan publikNamun karena berkaitan dengan SLA, tentu perlu kehati-hatianBerdasarkan analisa Fauzi sebagai anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, sekitar Rp15 triliun lebih dari mata anggaran 999.04 SLA yang berpotensi macet.
Menurut Fauzi, alokasi SLA pada APBN 2011 sebesar Rp11,7 triliun dengan rincian SLA baru (16 proyek) sebesar Rp6,05 triliun dan SLA lanjutan (28 proyek) senilai Rp5,67 triliun“Totalnya ada 44 proyek dengan nilai Rp11,7 triliun rupiah,” katanya.
Terakhir Fauzi menegaskan, agar setiap rapat mengenai anggaran harus dilakukan secara terbuka, baik saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) maupun Komisi"Akuntablitas Keuangan Negara harus dimulai dengan perencanaan yang memenuhi syarat ketepatan prosedur (Rechtmatigheids) dan ketepatan angka (Cijfermatigheids) dan akhirnya dilakukan riks based audit dengan mengungkap pencapaian azas manfaat (Doelmatigheids)," tukasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dihantam Kereta, Sopir Truk Kritis
Redaktur : Tim Redaksi