jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaedy Mahesa menilai Kapolri Jenderal Polisi Sutarman sudah memihak kepentingan penguasa. Karenanya, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot jabatan yang dipangku Sutarman.
Pernyataan ini disampaikan Desmond menyikapi aksi brutal aparat kepolisian di Makassar, dalam melakukan pengamanan terhadap aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, Kamis (13/11). Selain menyerang ke dalam kampus UNM, polisi juga menganiaya wartawan.
BACA JUGA: Siap Jadi Jaksa Agung? Andhi: Saya tidak Pernah Menolak
Desmond menyebut tindakan itu membuktikan posisi Sutarman sebagai Kapolri sudah memihak penguasa yang berencana menaikkan harga BBM dengan dalih menekan lebarnya defisit anggaran negara untuk subsidi.
"Pembuktian Sutarman seorang Kapolri, siapa yang mengganggu projek Jokowi (Presiden Joko Widodo) akan berhadapan dengan kepolisian, ini ancaman pimpinan lembaga negara, ini terbukti," kata Desmond di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/11).
BACA JUGA: DPR Minta Polisi Brutal di Makassar Diperkarakan
Desmond bahkan tak segan-segan menyamakan posisi Polri saat ini seperti era Orde Baru dengan memihak kepada penguasa. Seharusnya, Polri tetap menjaga netralitasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Karena itu dia menyuarakan agar Jokowi segera mengganti Sutarman sebagai Kapolri.
"Posisi hari ini kepolisian berbuat seperti orde baru sudah memihak kepada penguasa, harusnya netral. Terlihat pemihakan. Sutarman cepat diganti, kapolri sudah parah. Statemennya aneh, aku pikir kalau Jokowi fokus penegakan hukum, cepat diganti kapolrinya," tandas Ketua DPP Gerindra itu. (Fat/jpnn)
BACA JUGA: Tak Ada Jaminan Ical Jadi Ketum Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK: Jokowi Pulang, Harga BBM Dinaikkan
Redaktur : Tim Redaksi