jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI, dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas namun terukur terhadap gerakan separatis kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Mengingat gerakan separatis KKB makin merajalela lantaran kerap menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.
BACA JUGA: Saya Masih Hidup: Pilot Susi Air Minta Indonesia Tidak Lepas Bom di Papua
Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri.
Bamsoet yang akrab disapa itu juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan KKB Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.
BACA JUGA: Viral, Video Warga Papua Merespons Keras Pernyataan Simpatisan KKB
"Sikap pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," tegas Bamsoet, Sabtu (29/4).
Ketua ke-20 DPR itu menyampaikan selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga bagi pemerintah untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah, para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak.
BACA JUGA: Prajurit TNI yang Gugur Ditembak KST di Papua Bertambah, Innalilahi
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.
Sebagai informasi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pascapenyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur.
"Masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status siaga tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan, baik prajurit maupun rakyat," kata Bamsoet.
Pria yang sekarang juga menjabat sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mengingatkan menjelang pertengahan 2023 saja, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua.
Misalnya, pada awal Februari lalu, terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak.
Peristiwa itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia, serta 18 personel dari TNI-Polri dan 32 warga sipil terluka.
Tak hanya itu, Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari hingga kini masih disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, menurut Bamsoet upaya dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Mengingat pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua.
"Menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan. Bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan," tegas Bamsoet lagi.
Dia berharap masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki.
"Sehingga mereka bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi