jpnn.com, JAKARTA - Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo terjadi di Riau. Ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi turunkan Jokowi karena dianggap gagal membawa Indonesia menjadi lebih baik.
Kabid Sospol Gerakan Pemuda Islam (GPI) Eko Saputra mengapresiasi gerakan mahasiswa UIR. Dia menilai bahwa aksi tersebut menjadi tamparan serius kepada mahasiswa lainnya di Indonesia yang kehilangan sikap kritisnya.
BACA JUGA: Pengamat Meragukan Sikap Kritis Mahasiswa Riau Bisa Meluas
"Aksi demonstrasi di UIR itu menempeleng jutaan mahasiswa Indonesia lainnya yang saat ini seolah diam dalam melihat permasalahan bangsa," Eko Saputra saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/9).
Lihat: Aksi Turunkan Jokowi Diwarnai Bakar Boneka Pocong dan Foto
BACA JUGA: Aksi Turunkan Jokowi Diwarnai Bakar Boneka Pocong dan Foto
Gerakan mahasiswa UIR Pekanbaru itu seolah membuktikan bahwa pergerakan mahasiswa belum mati.
Eko menyatakan pihaknya sangat mendukung sikap dan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa UIR tersebut yang peka terhadap masalah bangsa.
"Seharusnya ini menjadi gerakan masif yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia," terangnya.
Mantan Korea Sumatera BEM Nusantara itu menambahkan permasalahan ekonomi bangsa saat ini menjadi tolok ukur dan bukti konkret kemunduran bangsa.
"Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Bahkan janji politik yang disampaikan saat kampanye pilpres 2014 dulu, nyaris tak terealisasi sedikit pun," tandasnya.
Mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) menjebol pagar DPRD Riau dan berhasil menduduki ruang rapat paripurna gedung DPRD Riau, Senin (10/9).
Dalam aksi mahasiswa UIR dari Pekanbaru itu, mereka menyuarakan tiga tuntutan.
Pertama, meminta pemerintah pusat untuk menstabilkan perekonomian negara yang berimbas terhadap masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka menyoroti tentang naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Kedua, pemerintah agar tidak membatasi hak demokrasi dan konstitusi bagi setiap warga negara melalui kekuatan yang dimilikinya.
Ketiga, menuntaskan kasus korupsi di PLTU Riau-I yang menyebabkan kerugian negara dan telah menyengsarakan rakyat. (jpnn/rmol/rus)
Redaktur : Tim Redaksi