jpnn.com, JAKARTA - Aktivis sekaligus CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta menilai dukungan Presiden Joko Widodo untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran makin terang benderang.
Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.
BACA JUGA: Nobar Bersama Sukarelawan, TKN: Prabowo Punya Mimpi Timnas Indonesia Ikut Piala Dunia
“Presiden sendiri telah menyatakan netral di tahun 2023, tetapi gelagatnya tidak pernah menunjukkan bahwa beliau netral dan hari ini kami lihat beliau berpihak,” kata Pasek Mahararta saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? Rabu (24/1/2024) malam.
Bryan menyayangkan sikap Jokowi yang makin hari makin menunjukkan kepentingan kelompoknya, ketimbang kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Jokowi Disebut Tak Netral Sejak Tahapan Pilpres 2024 Demi Melanggengkan Kekuasaan
Sebagai contoh, adanya rekayasa hukum di MK yang diduga kuat sebagai jalan meluluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
“Ya, kami lihat keberpihakan Jokowi di Pilpres ini makin menunjukkan bahwa yang ingin dibangun Jokowi di akhir periodenya, yaitu dinasti politik, bukan kesejahteraan sebagaimana saat awal menjabat,” ujarnya.
BACA JUGA: Cek Harga Bahan Pokok, Atikoh Ganjar Blusukan ke Pasar di Bondowoso
Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.
Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi.
Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.
“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Sontak pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat.
Banyak yang menilai pernyataan Jokowi ini makin menegaskan keberpihakannya untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari