jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mengizinkan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berjalan, selama memenuhi persyaratan wajib yang sesuai aturan perundang-undangan.
Pertimbangan Majelis Hakim MK ini tertuang dalam putusan penolakan permohonan yang dilayangkan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terkait ketidakpastian hukum pada Pasal 35 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) pada Kamis (21/3).
BACA JUGA: BTN Prospera Bidik Ribuan Nasabah Baru Hingga Akhir 2024
Dalam pertimbangan putusan tersebut, Hakim MK menginterpretasikan rumusan kata 'diprioritaskan' pada Pasal 23 UU 1/2014 dan 'yang apabila' pada Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dianggap menimbulkan ambiguitas pengertian hukum oleh PT GKP. MK menjelaskan bahwa salah satu esensi dari Pasal 23 UU 1/2014 adalah “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang diprioritaskan untuk kepentingan…”.
Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “diprioritaskan” dimaksud mengandung arti “diutamakan atau didahulukan dari yang lain”.
BACA JUGA: PT Kliring Berjangka Indonesia Bukukan Laba Bersih Rp 60,7 Miliar
Berdasarkan pengertian tersebut, maka kepentingan yang diprioritaskan harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan lain. Namun, kepentingan di luar prioritas pun boleh dilakukan selama memenuhi persyaratan.
“Untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya masih dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang tidak mengancam kelestarian lingkungan.
BACA JUGA: Antisipasi Lonjakan Penumpang, Pelni Imbau Pemudik Pesan Tiket Lewat Aplikasi
Sebab, kepentingan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yaitu, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan,” jelas Hakim MK dalam pertimbangan putusan.
Terpisah, Manager Strategic Communication PT GKP, Alexander Lieman menjelaskan tujuan utama mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) ke MK ini adalah untuk memperoleh interpretasi utuh MK tentang pemaknaan Pasal 35 huruf K UU PWP3K yang dirasakan merugikan perusahaan.
Tidak ada tujuan lain, seperti merubah, mengganti, menghilangkan, atau justru menambahkan pasal tersebut. Dan hal ini perlu menjadi perhatian publik.
“Sebagai perusahaan yang taat hukum, kami sangat menghormati dan mematuhi amar putusan dari MK. Penolakan permohonan secara menyeluruh ini justru memberikan pemaknaan jelas mengenai status kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperbolehkan asal memenuhi semua syarat wajib sesuai perundang-undangan,” tutur Alexander.
Dirinya menambahkan, jika putusan ini turut menegaskan pembentukan Pasal 35 huruf K UU PWP3K ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.(chi/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada