jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti kurangnya kapasitas kepala desa (kades) dan perangkatnya dalam pengelolaan dana desa.
"Alokasi dana desa yang besar harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang akuntabel, sehingga dapat digunakan untuk kemajuan desa," kata La Nyalla saat menerima audiensi dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dengan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1). La Nyalla didampingi Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin.
BACA JUGA: La Nyalla Laporkan Aspirasi Daerah Kepada Presiden Jokowi
Teras dalam kesempatan itu mengatakan banyaknya kasus yang melibatkan kades terkait pengelolaan dana desa karena kurangnya kapasitas yang dimiliki perangkat desa. Khususnya untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan.
Mantan gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) itu menyarankan para perangkat desa diberikan pendampingan dan pelatihan, sehingga mempunyai kapasitas yang memadai untuk memajukan desanya melalui dana desa yang diberikan pemerintah.
BACA JUGA: La Nyalla Rogoh Kocek Pribadi untuk Korban BanjirÂ
“Memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan," katanya.
Dia menjelaskan peningkatan yang dimaksud misalnya dari sisi keuangan, pertanggungjawaban, serta pendampingan. Nah, kata dia, ini semua sudah tentu bicara kapasitas dan kualitas. "Kami harapkan ada satu perjalanan singkat, tetapi akuntabilitas, dan hasil akhir pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik,” ucap Teras.
BACA JUGA: La Nyalla Mattalitti dan Puan Maharani Bersilahturahmi di Tanah Suci
Senator dari Kalteng itu mengatakan bahwa Komite I DPD siap melakukan pendampingan kepada perangkat desa untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa. Teras berharap DPD pun berkontribusi terhadap kemajuan daerah, diawali dengan peningkatan kapasitas perangkat desa agar pembangunan berjalan baik.
“Ketua DPD RI sudah memberikan arahan-arahan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan terkait peningkatan kapasitas ini. Kami di Komite I juga ditugaskan dalam rangka untuk melakukan tugas legislasi, tugas pengawasan, dalam rangka untuk penyempurnaan bagaimana desa jauh lebih baik,” katanya.
Bustami Zainudin dalam kesempatan itu menekankan pada keefektifan pengelolaan sumber daya desa secara optimal untuk kemajuan desa. Ia berharap sumber daya yang ada di desa dapat dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mumpuni sehingga dapat memberikan pemasukan untuk pembangunan desa.
“Komite II menyoroti bagaimana sumber daya alam, dan sumber ekonomi di desa yang muaranya adalah kesejahteraan. Tentu yang diharapkan adanya pembinaan pelatihan terhadap BUMDes yang hari ini dengan keterbatasan kapasitas, perangkat dan pendamping yang ada,” kata senator asal Lampung ini.
Ketua Umum Apdesi Suhardi Buyung mengakui bahwa dalam pengelolaan dana desa, kades dan perangkatnya memiliki banyak keterbatasan. Hal tersebut sudah disampaikan kepada kementerian terkait, namun belum mendapat solusi yang bisa diterapkan di desa. Karena itu, Suhardi berharap DPD melalui anggotanya di setiap provinsi bersedia menjadi pembimbing desa-desa di provinsinya. Tujuannya agar dana desa yang ada bisa dikelola dengan baik untuk memajukan masyarakat desa, tanpa berujung pada permasalahan hukum.
"Di sini kami melihat kepemimpinan DPD RI Pak LaNyalla yang sangat antusias untuk memajukan desa. Satu visi dan misi dengan kami untuk desa lebih maju lagi. Kaku meminta juga ketua DPD RI sebagai pembina dari Apdesi," kata Suhardi. (boy/adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy