jpnn.com - JAKARTA - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basukti T Purnama alias Ahok kepada Presiden Jokowi agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan, berbuntut panjang. Mantan Bupati Belitung Timur itu terancam dipolisikan.
Ketua Umum IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) Djohermansyah Djohan mengatakan akan meminta klarifikasi langsung kepada Ahok. Prof Djo -sapaan Djohermansyah- juga sudah meminta Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta mengagendakan pertemuannya dengan Ahok.
BACA JUGA: Ahok Ingin IPDN Dibubarkan, Ini Komentar Pak Profesor
"Saya sudah minta Sekda DKI untuk mengatur waktu supaya ketemu dengan Ahok, saya sebagai ketua umum alumni. Saya ingin tahu apakah itu berita di media saja atau apa. Saya mau ketemu. Sedang diatur waktu, kalau bisa satu dua hari ini. Jangan isu ini berkembang tidak sehat," kata Djo saat ditemui JPNN.com di gedung DPR Jakarta, Rabu (9/9).
Apakah klarifikasi itu hanya sebatas klarifikasi, atau ada tuntutan supaya Ahok meminta maaf? Djo menjawab tegas, kalau ada unsur fitnah, tuduhan tanpa dasar dalam statemen Ahok soal pembubaran IPDN di media, maka tuntutan meminta maaf itu akan disampaikan. Bahkan kalau situasinya tidak baik, Djo mengancam membawa kasus ini ke pihak berwajib.
BACA JUGA: Akui Ada Alumni IPDN Bermental Priyayi
"Ya kita lihat. Kalau ada fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, bisa saja kita minta Ahok minta maaf. Kalau berkembang tidak baik kita juga bisa mempolisikan Ahok, dianggap pencemaran nama baik alumni dan institusi. Tapi kembali lebih baik kita bertemu, Sekda DKI jadwalkan segera," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Ahok: Kalau Ada Praja Meninggal, Masyarakat Setuju Pembubaran IPDN
BACA ARTIKEL LAINNYA... SMP di Singkawang Diajar Guru dari Australia
Redaktur : Tim Redaksi