jpnn.com - Pemda mulai ambil jalan pintas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) honorer non-database BKN. Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat menyelesaikan tenaga non-ASN yang tidak masuk pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan di berbagai daerah, sudah ada PHK terutama untuk honorer non-database BKN yang masa kerjanya di bawah 2 tahun," kata Ketua Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Sutrisno kepada JPNN, Senin (10/2).
BACA JUGA: Honorer Lulus PPPK 2024 dan yang Gagal, Semuanya Gelisah, Ya Ampun
Agar tidak kelihatan melakukan PHK, lanjutnya, dalam surat pemda tertulis dirumahkan untuk honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun dan tidak masuk basis data BKN.
Sutrisno mengaku terenyuh saat mereka mengeluh belum 2 tahun sudah diberhentikan. Namun, di sisi lain, jika pemerintah tidak tegas, maka honorer yang masa pengadiannya panjang baik masuk database maupun tidak, nasibnya juga belum jelas.
BACA JUGA: Guru PPPK Kecewa dengan Menag Nasaruddin, Solusi Pembayaran TPG 13 & THR Nihil
"Honorer R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi banyak sekali. Belum lagi honorer non-database yang masa kerjanya di atas 2 tahun," terangnya.
Terhadap fakta-fakta tersebut, Sutrisno mengatakan, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat dan pemda agar dicarikan solusinya.
BACA JUGA: Gibran: Ini Program yang Ditunggu-tunggu, Selalu Ditagih
FHNK2I menyuarakan aspirasi semua honorer termasuk yang masa kerjanya di bawah dua tahun.
Penyelesaian honorer memang harus bertahap. Selesaikan dahulu honorer K2 (R2), lalu R3, R4.
"Jika semuanya sudah terangkat ASN PPPK, yang masa kerja di bawah 2 tahun diselesaikan," ucapnya.
Dia pun mengimbau pengurus forum untuk mendekati pemda. Seperti yang dilakukan pengurus FHNK2I Tendik Kabupaten Banyumas.
Hubungan baik antara forum honorer dan Pemkab Banyumas membuat komunikasi cair.
Usulan FHNK2I Tendik untuk mengangkat R2, R3 dan peserta selesai tahap 2 tanpa formasi ke PPPK paruh waktu disambut positif.
Begitu pula usulan untuk mencarikan solusi bagi honorer non-database BKN dengan masa kerja di bawah 2 tahun agar tidak diberhentikan.
"Hubungan baik dengan pemda itu penting. Selain berjuang di pusat, pemda juga harus dirangkul karena mereka yang mempekerjakan honorer dan mengusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi ASN PPPK," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad