jpnn.com, BALTIMORE - Sepuluh orang tewas dan 38 luka-luka dalam penembakan massal di Philadelphia, Baltimore, dan Fort Worth menjelang Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli.
Tragedi memilukan tersebut mendorong seruan baru dari Presiden Joe Biden untuk mengesahkan undang-undang pembatasan senjata api.
BACA JUGA: AS Ditetapkan sebagai Tersangka Penembakan yang Menewaskan Bripda GAP di Yahukimo
Di Fort Worth, tiga orang tewas dan delapan luka-luka dalam penembakan massal setelah festival lokal untuk menandai liburan Hari Kemerdekaan AS, kata polisi pada Selasa.
Dalam penembakan massal terpisah di Philadelphia pada Senin malam, lima orang tewas dan dua lainnya luka-luka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dan anak laki-laki berusia 13 tahun, keduanya ditembak di kaki, ketika seorang tersangka di tubuh. lapis baja dan dipersenjatai dengan AR-15 menembaki orang asing, menurut polisi setempat.
BACA JUGA: Penembakan Massal di Thailand: 22 Anak dan 12 Orang Dewasa Tewas
Penembakan Senin malam terjadi sehari setelah dua orang ditembak mati dan 28 lainnya terluka, sekitar setengah dari mereka adalah anak-anak, dalam hujan tembakan di pesta blok lingkungan di Baltimore.
Motif dalam ketiga penembakan baru-baru ini masih belum jelas.
BACA JUGA: Malam Minggu Berdarah, Penembakan Massal Kembali Guncang Amerika Serikat
Amerika Serikat sedang berjuang menekan kasus penembakan massal dan insiden kekerasan senjata yang kian mewabah.
Ada lebih dari 340 penembakan massal di negara itu sejauh ini pada tahun 2023, menurut data yang dikumpulkan oleh Gun Violence Archive, yang mendefinisikan penembakan massal sebagai insiden di mana setidaknya empat orang ditembak, tidak termasuk penembaknya.
Biden mengutuk kekerasan pada hari Selasa dan menegaskan seruannya untuk memperketat undang-undang senjata Amerika.
"Bangsa kita sekali lagi mengalami gelombang penembakan yang tragis dan tidak masuk akal," kata Biden dalam sebuah pernyataan, menyerukan kepada anggota parlemen dari Partai Republik "untuk membahas reformasi yang masuk akal dan masuk akal."
Mengutip perlindungan konstitusional untuk kepemilikan senjata, Partai Republik di Kongres umumnya memblokir upaya untuk mereformasi undang-undang keamanan senjata secara signifikan dan menentang dorongan Biden untuk mengaktifkan kembali larangan senjata serbu. (reuters/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif