jpnn.com, JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) terkait strategi pengendalian pencemaran udara (SPPU).
SPPU merupakan grand design yang berisi upaya untuk menurunkan polusi udara di ibu kota yang kini makin tercemar.
BACA JUGA: Anies Siap Jadi Capres 2024, Anak Buah Megawati: Ada yang Mau Menerima?
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pergub SPPU tersebut bakal selesai dan diterbitkan pada bulan depan.
Penerbitan itu bertepatan dengan bulan terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati Mengaku Pengin Risma Jadi Menggantikan Anies, Tetapi
"Oktober insyaallah bisa kami selesaikan, sehingga bisa segera diterapkan dan jalankan strategi dalam SPPU ini," ucap Asep di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/9) kemarin.
Bila pergub ini sudah diterbitkan, Pemprov DKI akan menyusun alokasi anggaran untuk mengendalikan pencemaran udara di ibu kota yang dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
BACA JUGA: Anies tentang Prof Azyumardi Azra: Bawaannya Paling Sedikit, tetapi Ilmunya Terbanyak
"Memang SPPU ini tidak terlepas dari alokasi anggaran. Sehingga semakin cepat kami menyelesaikan pergub SPPU, mudah-mudahan teralokasi anggaran untuk pelaksanaan untuk tahun 2023," jelasnya.
Asep memerinci terdapat 75 rencana aksi yang akan menjadi panduan Pemprov DKI Jakarta hingga 2030.
Rencana aksi ini akan dilakukan untuk pengendalian pencemaran udara, juga pengurangan emisi pencemar udara dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.
“Pengendalian pencemaran udara dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan dan revisi kebijakan hingga pengawasan dan penegakan hukum,” tambah Asep. (mcr4/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Baswedan dan Ahok Bertemu di Sebuah Lokasi, Ini yang Dibahas
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi