jpnn.com - JAKARTA - Usulan dana aspirasi wakil rakyat senilai Rp 20 miliar, yang dirangkum dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP), mendapat penolakan dari politikus PDI Perjuangan di DPR, Budiman Sudjatmiko.
Dia menilai anggaran sebesar itu melecehkan nurani dan akal sehat. "Secara pribadi saya menolak gagasan tersebut, dengan berbagai alasan yang menurut saya dapat diterima dengan akal sehat," kata Budiman, Kamis (11/6).
BACA JUGA: Innalillahi... Tukang Becak di Nikahan Gibran Masuk Selokan, Meninggal
Penolakan itu disampaikannya dengan berbagai alasan, Pertama, anggaran Rp 20 miliar sebagai dana aspirasi yang dialokasikan melalui anggota DPR dan ditujukan untuk pembangunan daerah pemilihan sesungguhnya tidak memiliki alasan yang kuat jika mengacu fungsi DPR.
"Fungsi DPR yakni legislasi, pengawasan dan angaran tidak perlu menjangkau sejauh itu, dimana anggota DPR menjadi semacam saluran anggaran di daerah pemilihan, sementara disisi lain penggunaan anggaran yang selama ini ada (tunjangan reses dan sebagainya) belum dapat dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan," kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Minta Jenazah Angeline Diurus Ortu Kandung
Kedua, jika kelak kemudian dana aspirasi itu direalisasikan, maka kerja-kerja angggota DPR kemudian akan diukur dari bagaimana dana aspirasi itu disalurkan. Seorang anggota DPR hanya akan fokus bagaimana dana aspirasi ini tersalurkan. Nah, dia khawatir akan ada faktor-faktor subjektif didalamnya yakni menyangkut basis pemilihan bukan kepentingan masyarakat luas.
Ketiga, Budiman percaya masih banyak anggota DPR yang memiliki kesungguhan untuk bekerja tanpa harus dibekali dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar, yang dengan kemampuannya bekerja untuk memproduksi Undang-undang yang baik untuk kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Ini Nih Tanda Mata dari Resepsi Gibran dan Selvi
Keempat, dengan alokasi Rp 20 miliar, Budiman menilai anggota DPR terkesan mengambil kerja-kerja eksekutif. Jika kemudian alasannya adalah untuk kepentingan daerah pemilihan, maka di daerah pemilihan sudah terdapat pemerintah daerah yang bekerja untuk pembentukan daerah masing-masing.
"Dengan keempat alasan tersebut, saya rasa cukup untuk menegaskan, bahwa dana Rp 20 miliar tersebut sudah melecehkan nurani dan akal sehat, baik untuk anggota DPR maupun untuk Rakyat," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senangnya Diundang, Karyawan Perusahaan Jokowi Libur demi Kondangan
Redaktur : Tim Redaksi