jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Gerindara Heri Gunawan menilai tiga paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi-Kalla yang sudah diluncurkan tidak terlalu menyentuh persoalan mendasar ekonomi. Malahan menurut Heri, justru bisa blunder bagi ketahanan ekonomi nasional.
"Paket ekonomi tahap I didominasi oleh deregulasi yang bertentangan dengan Tri Sakti yang digadang-gadang oleh Jokowi sebagai landasan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi," kata Heri Gunawan, Rabu (14/10).
BACA JUGA: Hingga September, Pemerintah Sudah Bangun 600 Ribu Rumah
Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan lanjutnya, banyak merevisi regulasi yang selama ini memproteksi ekonomi nasional. Sebut saja revisi atas Permendag Nomor 08 tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag Nomor 28 tahun 2014 yang menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor untuk mempermudah impor.
"Itu sangat mengancam upaya negeri ini mengoptimalkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai proyek infrastruktur," tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
BACA JUGA: Kejar Omzet, Penjual Batik Pekalongan Ini Tetap Kasih Diskon
Sementara paket ekonomi tahap II ujar Heri terkait investasi. Kebijakan itu belum menjamin penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari masuknya investasi. "Karenanya, saya berharap pemberian kemudahan layanan, pemberian tax allowance dan tax holiday, serta pemberian berbagai insentif itu harus selektif," ujarnya.
Masalah lainnya yang muncul lanjutnya, lemahnya pengawasan BKPM atas penerapan berbagai paket kebijakan mempermudah investasi. Selama ini, aspek pengawasan atas kebijakan investasi di Indonesia tidak menyeluruh.
BACA JUGA: GIW Jawara Produk Makanan dengan Kemasan Terbaik
"Biasanya di awalnya bagus, tapi bisa terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, investor banyak mengeluh di lapangan. Ini penting digarisbawahi, dan karenanya diperlukan penegakan hukum yang kuat dan tuntas," sarannya.
Terakhir, paket ekonomi tahap III yang dinilai Heri tidak konkret dan tumpang tindih serta tidak berefek pada peningkatan daya saing.
Contohnya kata Heri, pemerintah ingin dorong ekspor, tapi di saat yang sama, membuat deregulasi besar-besaran yang membuka peluang impor yang besar. Lalu, pemerintah ingin mencegah PHK, tapi di saat yang sama, mencabut berbagai proteksi non-tarif yang menyulitkan tumbuhnya UKM. Ujungnya, arah kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih itu membuat pelaku usaha bingung. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Program Satu Juta Rumah, Berapa Uang Muka jika Harga Rp 100 Juta?
Redaktur : Tim Redaksi