Anak Buah Prabowo Minta Rumah Sakit Juga Disanksi

Sabtu, 02 Juli 2016 – 22:22 WIB
Anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw. Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw mengatakan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan harus bertanggung jawab atas penyebaran vaksin palsu untuk bayi. 

Menurut Roberth, negara sudah membiarkan vaksin itu beredar bertahun-tahun lamanya. Dia menegaskan, sudah saatnya kini peredaran vaksin itu dihentikan. 

BACA JUGA: Ingat! Habis Lebaran Ada Tes CPNS untuk Bidan Desa

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini meminta satuan tugas penanganan vaksin bekerja profesional menjerat, menghukum pelaku baik itu distributor maupun pembuat. "Tangkap, jangan tebang pilih. Hukum seberat-beratnya," kata Roberth, Sabtu (2/6).

Roberth menyesalkan kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan produk kesehatan. Sebab, sudah 13 tahun vaksin sudah beredar. Meski efek samping dari vaksin palsu tersebut belum diketahui, namun hal itu sangat membahayakan dunia kesehatan di Indonesia. 

BACA JUGA: Hanafi: Pembebasan WNI Gunakan Dua Pendekatan

Menurutnya, ini baru satu produk saja yang ketahuan. Mungkin, kata Roberth, masih banyak produk kesehatan lain yang palsu dan lebih membahayakan dan berefek pada kematian bagi masyarakat. 

"Kinerja pengawasan BPOM sangat lemah dan terkesan tidak berguna, 13 tahun sudah kita kebobolan dengan vaksin palsu," katanya. 

BACA JUGA: Hari Libur, Menteri Yuddy Malah Datangi Kantor-kantor Instansi...Ada Apa?

Politikus asal Papua itu berharap, Kemenkes dapat berkoordinasi dengan BPOM dan Polri dalam mengusut jalur distribusi vaksin palsu dari hulu hingga ke hilir. Apalagi saat ini satgas penanganan vaksin palsu sudah terbentuk. Sehingga, peredaran vaksin palsu bisa dengan mudah dihentikan.

"Jalur distribusi vaksin palsu harus di putus, kita harus hentikan. Kemenkes BPOM dan Polri harus mengusut ini hingga tuntas," tegasnya.

Lebih lanjut Roberth mendukung langkah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dalam pemberian sanksi kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan yang membeli serta menggunakan vaksin palsu. "Harus ada sanksi tegas bagi mereka yang sudah mengetahui dan malah menggunakan vaksin palsu tersebut," tukas Roberth. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolong Bantu Cari, Anak ini Hilang Saat di Masjid Istiqlal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler