jpnn.com - JAKARTA - Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merombak Kabinet Kerja dengan mengganti 5 menteri dan satu pejabat setingkat menteri dinilai terlambat. Menurutnya itu adalah kebijakan yang tanggung dan serba tambal sulam.
Demikian disampaikan Wakil ketua DPR, Fadli Zon, menanggapi rashuffle kabinet hari ini, Rabu (12/8). Menurutnya, reshuffle memang hak prerogratif Presiden, tapi seharusnya dilakukan sebelum perekonomian merosot tajam.
BACA JUGA: Jabatan Suami Digeser, Ini Tanggapan Istri Sofyan Djalil
"Seharusnya ini dilakukan beberapa waktu pada sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi. Dari nama-nama (menteri baru) ini memang banyak yang dianggap punya potensi, punya pengalaman, tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebenarnya. Serba tambal sulam saya lihat," kata Fadli Zon di gedung DPR Jakarta, Rabu (12/8).
Penilaian tersebut bukan tanpa alasan. Fadli menyebut posisi kementerian yang dirombak adalah posisi menteri koordinator, bukan yang mengurusi kebijakan teknis. Padahal persoalan ekonomi menurutnya terjadi di kementerian teknis.
BACA JUGA: Pengamat: Apa Modal Rizal Ramli Jadi Menko Maritim?
Fadli mencontohkan pada Kementerian Perhubungan, kebijakan menteri dinilainya sedikit menghambat pelaku usaha di tengah sulitnya perekonomian nasional. Kemudian Menkeu, kebijakannya menaikkan pajak dianggap memberatkan subyek pajak.
"Menpora, yang juga telah membuat kekisruhan pesepakbolaan. Ini adalah contoh, sepakbola bagian dari gerak ekonomi rakyat, selain hiburan, ekonomi juga ada di situ. Ini mengganggu stimulus," jelasnya.
BACA JUGA: Hasto Yakini Pramono Lebih Baik ketimbang Andi Widjajanto
Kemudian Kementerian ESDM, menurut Fadli tidak kelihatan prestasinya dalam meningkatkan lifting minyak dan gas, bahkan cenderung melakukan liberalisasi harga BBM yang mempersulit rakyat.
"Jadi saya lihat, yang terkait dengan situasi ekonomi sekarang itu tidak diganti, jadi sangat tanggung reshufflenya itu. Begitu juga dari segi politik, hukum, misalnya di hukum masih dipertahankan saudara Yasonna Laoly menunjukkan bahwa pemerintahan ini ingin menjaga kegaduhan politik," tuturnya.
Selain menyebut keputusan reshuffle sebagai langkah yang tanggung, Fadli juga memandang Presiden Jokowi tidak punya keberanian mengganti menteri-menteri dari partai politik.
"Jadi menurut saya, kriterianya tanggung, juga tidak berani dengan melihat suatu reshuffle yang dianggap parpol penguasa atau pendukung presiden dan wapres ketika itu. Ketakutan itu menunjukkan bahwa ini reshuffle tambal sulam yang menunjukan beberapa (menteri) mempunyai backing politik," tambahnya.
Kendati demikian, anak buah Prabowo Subianto ini tetap berharap para menteri baru Jokowi mampu mendukung kinerja kabinet karena mereka cukup menjanjikan. Walaupun sebenarnya, posisi Menko tidak terlalu banyak menolong di tengah situasi seperti sekarang ini. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KP3EI Diminta Koordinasi dengan Bappenas
Redaktur : Tim Redaksi