JAKARTA - Kebutuhan sekitar 4.200 analis jabatan diupayakan bisa segera terpenuhi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menargetkan, pertengahan tahun ini para analis yang akan menyiapkan analisa jabatan di setiap kementerian/ lembaga (K/L) dan pemerintah daerah itu sudah siap.
Analis tersebut diperlukan untuk memberikan data mengenai kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS) yang ideal, efisien, dan efektif. Sebanyak 4.200 analis itu akan dibagi pada 600 kementerian/ lembaga, pemprov, pemkab, dan pemkot, yang rata-rata akan diisi tujuh analis. Namun jumlah itu bisa menyesuaikan dengan sesuai dengan strutur dan pegawai yang akan dianalisa.
"Kami harus didik analis ini paling lama bulan Juni," kata Menteri PAN-RB Azwar Abubakar. Dia mengharapkan, selanjutnya para analis sudah bisa terjun melaksanakan tugasnya. "Diharapkan bulan tujuh itu sudah kasih peta jabatan," sambungnya.
Dari peta jabatan itu, nantinya baru diberikan formasi berdasarkan kebutuhan akan jabatan dan standar kompetensi. Kementerian juga akan membuat testing secara nasional dengan lembaga-lembaga yang kredibel. "Tujuannya, yang formasi diberikan itu berdasarkan riil dari birokrat dan yang diterima orang yang berpotensi untuk lowongan itu dengan cara yang fair," urai menteri asal Aceh itu.
Laporan kebutuhan formasi PNS yang ideal seharusnya diterima kementerian pada Desember lalu. Namun, keterbatasan jumlah analis menjadi salah satu kendala. Azwar mengungkapkan, sudah ada lembaga yang melapor tentang formasi tersebut.
"Yang ada minta formasi saja, tapi tanpa analisa. Nah, saya lihat ini masalah," katanya. "Formasi diberikan kan kalau sudah ada peta jabatan. Bagaimana dikasih obat kalau kita tidak tahu penyakitnya," sambung Azwar.
Dengan pertimbangan itu, kementerian lantas membuat terobosan dengan menyiapkan SDM sebagai analis. Sebab, setelah dicek di kementerian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), jumlahnya hanya tersedia sekitar 60 orang.
Mantan Plt Gubernur Nangroe Aceh Darussalam itu menjelaskan, analisis jabatan dan beban kerja menjadi cara untuk membenahi birokrasi. Termasuk dalam melakukan rekrutmen. Alasannya, untuk membenahi birokrasi perlu mengetahui jumlah PNS sesuai dengan kebutuhan. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mobil Muhaimin Mogok, Picu Tabrakan Beruntun
Redaktur : Tim Redaksi