jpnn.com, JAKARTA - Wacana penambahan masa jabatan presiden melalui amendemen konstitusi merupakan ide ngawur dan a-historis. Pengalaman pahit di bawah rezim orde lama dan orde baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana semacam ini.
“Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang. Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lubang yang sama "rezim otoriter" masa lalu,” kata Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting kepada wartawan, Rabu (4/12).
BACA JUGA: Jokowi Merasa Tertampar, MPR Tetap Tampung Aspirasi soal Masa Jabatan Presiden
Menurut Pangi, Presiden Jokowi sudah menjelaskan soal sikap politik dan posisinya secara tegas dan jujur bahwa beliau menolak dengan keras ide ini, wacana presiden tiga periode.
“Beliau (Jokowi, red) tampak tidak happy dengan elite yang cari muka. Saya pikir, sikap dan posisi politik pak Jokowi sudah tepat, sikap politiknya yang secara terbuka menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden, bahkan amendemen kelima pun akan beliau tolak karena berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti pemilihan presiden via MPR, penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya,” kata Pangi.
BACA JUGA: Amendemen UUD, PDIP Tak Akan Hapus Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Oleh karena itu, Pangi menganggap wajar jika pak Jokowi sedikit meradang, karena pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini.
Menurutnya, Presiden tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan resmi, namun juga harus mengonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahan.
BACA JUGA: Semestinya Ini Jadi Referensi Bagi Menteri Agama Tidak Memperpanjang Izin FPI
“Jika tidak, sikap presiden akan cenderung dianggap tidak konsisten dan menyimpan motif tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, Pangi menilai ide penambahan masa jabatan presiden tidak punya urgensi sama sekali. Usulan ini adalah upaya "cari muka" dari pendukung di lingkaran (inner circle) presiden untuk mencari perhatian. Namun di sisi lain ulah politisi "caper" ini telah menampar muka dan mempermalukan presiden Jokowi.
Oleh karena itu, kata dia, ide semacam ini harus segera di-diskualifikasi dari wacana dan perbincangan publik untuk masuk ke dalam amendemen konstitusi.
“Kalau ide-ide ngawur semacam ini dibiarkan bising di panggung publik, tidak menutup kemungkinan amendemen konstitusi akan berjalan liar dan tidak terkendali dan justru sangat berbahaya karena menyasar isu-isu sensitif lainnya. Dengan demikian, kalau amendemen kelima lebih banyak mudaratnya, kita sepakat dengan pak Jokowi, lebih baik jangan diteruskan wacana amendemen tersebut,” tegas Pangi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich