jpnn.com, JAKARTA - DPR dan pemerintah telah sepakat menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RUU KPK yang awalnya dari inisiatif DPR itu pun akhirnya memperoleh persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, persetujuan Presiden Jokowi atas RUU KPK bukan hal mengejutkan. “Saya sendiri tidak kaget danmerasa bahwa ini sudah akumulasi sifatnya,” ujar Fahri melalui layanan pesan suara, Selasa (17/9).
BACA JUGA: Menteri Yasonna Lega UU Baru Bakal Perkuat KPK, Begini Penjelasannya
Legislator yang dikenal vokal itu menduga Presiden Ketujuh RI tersebut menganggap KPK sudah tak seperti tujuan awal dibentuk. “Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan,” kata Fahri.
Mantan wakil sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Presiden Jokowi membentuk kabinet pemerintahannya pada 2014 dengan melibatkan KPK. Presiden yang sebenarnya punya berbagai instrumen untuk melakukan seleksi calon menteri justru menggandeng KPK.
BACA JUGA: ICW Bakal Gugat Revisi UU KPK ke MK
Fahri menyebut langkah Jokowi itu merupakan tindakan yang tidak ada dalam UU. “Dan yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju. Saya sudah kritik pada waktu itu ketika KPK sudah mencoret nama orang, dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning,” ucapnya.
Menurut Fahri, kritiknya terhadap Jokowi ternyata benar. Sebab, cara Jokowi melibatkan KPK dalam seleksi calon menteri tidak dikenal dalam tradisi demokrasi dan negara hukum.
BACA JUGA: Tok Tok Tok, Revisi UU KPK Disetujui DPR
“Apa yang kita lihat selanjutnya adalah justru KPK semakin berlebihan. Puncaknya menurut saya adalah ketika Pak Jokowi memilih nama Budi Gunawan untuk dikirimkan ke DPR,” sambung Fahri.
Pada awal Januari 2015, KPK menetapkan Budi Gunawan alias BG sebagai tersangka suap. BG yang kala itu menjadi calon tunggal Kapolri dijerat sebagai tersangka rasywah tanpa pernah diperiksa sebelumnya.
“Lalu Budi Gunawan melakukan praperadilan di lembaga judikatif di menang. Jadi Budi Gunawan itu menang di eksekutif, menang di legislatif, menang di judikatif, tetapi KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM termasuk juga media menyerang keputusan tiga lembaga negara, tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif itu,” papar Fahri.
Akhirnya Presiden Jokowi urung melantik BG sebagai Kapolri. Namun, kondisi berbeda justru terlihat ketika Presiden Jokowi mengusulkan BG sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). “Jadi KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya saja, tanpa argumen dan itu mengganggu kerja pemerintah, termasuk mengganggu kerja Pak Jokowi,” ulas Fahri.
Selain itu, kata Fahri, KPK juga pernah menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka suap. Namun, Hadi menang di praperadilan.
Terakhir, sambung Fahri, KPK menyasar Irjen Firli Bahuri. Saat ini Firli telah terpilih sebagai ketua KPK 2019-2023. “Sekarang Firli juga dihajar,” ujar Fahri.
Namun, ada pendapat lain dari Fahri soal persetujuan Jokowi tentang revisi UU KPK. Pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat itu menduga Jokowi sudah merasa tak nyaman dengan KPK yang kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Bagaimanapun Pak Jokowi sebagai mantan pengusaha, orang yang mengerti bahwa dunia usaha itu perlu kepercayaan, dunia usaha itu perlu keamanan, perlu stabilitas. Orang mau investasi, bawa duit perlu keamanan, perlu kenyamanan, perlu berita baik bahwa sistem kita tidak korup, sistem kita ini amanah, sistem kita transparan dan bersih,’ papar Fahri.
Karena itu Fahri menganggap OTT KPK sudah mengganggu perekonomian. “Nah inilah yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan,” tegasnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni