jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan pembangkangan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Rini mengabaikan instruksi Presiden Jokowi tentang larangan kepada para menteri membuat keputusan strategis termasuk merombak pejabat teras kementerian.
“Rini mengabaikan instruksi tersebut. Presiden harus tegas, mengklarifikasi langkah pembantunya bahkan perlu untuk menegur keras," ujar Ujang di Jakarta, Minggu (1/9).
BACA JUGA: Tiga Instruksi Presiden Jokowi untuk Tangani Masalah Papua
Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menegaskan, seorang menteri adalah pembantu presiden. Karena itu, katanya, menteri harus mengikuti perintah presiden.
BACA JUGA: Suprajarto Tolak Jabatan Dirut BTN, Kurang Harmonis dengan Bu Menteri BUMN?
BACA JUGA: Menurut Fahri Hamzah, Imbauan Presiden Jokowi Datar, Normatif
"Jokowi sebagai presiden harusnya bisa mempertimbangkan ulang jika hendak mengangkat Rini kembali sebagai menteri. Mungkin Jokowi bisa saja mempertahan Rini jika banyak jasanya, tetapi dari sisi prestasi, selama jadi menteri BUMN kurang memuaskan," kata dosen di Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Pandangan senada dikemukakan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM itu menyebut Rini memperlihatkan gaya kepemimpinan yang sewenang-wenang saat mencopot Suprajarto dari jabatan direktur utama BRI dan menempatkannya untuk memimpin BTN.
BACA JUGA: Balas Omongan Fadli Zon, Ali Mochtar Ngabalin: Dia Baru Bangun atau Mengigau
“Semestinya pimpinan tertinggi perlu mengajak diskusi atau bicara pihak- pihak terkait ketika ingin mengambil kebijakan penting, termasuk ketika akan mengganti pejabat atau direksi,” ujarnya.
Erwan menyebut mekanisme seperti itu mengandung dua makna. Pertama adalah memanusiakan pihak-pihak yang akan terdampak kebijakan.
BACA JUGA: Menteri Rini Berupaya Keras Membenahi BUMN
Kedua, membuat proses pergantian akan lebih smooth karena ada proses deliberasi yang dengan layak. “Namun untuk kasus pergantian Dirut BTN, nyatanya tidak seperti itu. Wajar jika kemudian ada yang menilai Rini Soemarno sewenang-wenang yang ujungnya ada penolakan," kata Erwan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rini Soemarno Rombak Direksi BTN, Langgar Perintah Jokowi?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang